JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang sempat beredar di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan, penyaluran zakat tetap mengikuti ketentuan syariat Islam dan regulasi nasional.Baca Juga:
"Zakat diperuntukkan bagi delapan ashnaf sesuai Surat Al-Taubah ayat 60, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG," ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Delapan ashnaf zakat, kata Thobib, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Penerima zakat (mustahik) menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan dana zakat.
Thobib menekankan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi seperti Baznas maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).
"Kami mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala," tambahnya.
Kemenag menegaskan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan menjadi landasan distribusi zakat.
"Zakat adalah amanah umat yang harus dijaga. Hak mustahik adalah prioritas," kata Thobib.
Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran, tanpa terpengaruh isu program lain seperti MBG.*
(oz/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
