RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hassan, memastikan daging sapi impor dari Amerika Serikat tetap harus memenuhi ketentuan penyembelihan sesuai syariat Islam sebelum beredar di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Haikal menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut produk asal Amerika Serikat dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal.
"Saya tidak ingin ini menjadi penuntutan di akhirat kelak. Saya benar-benar meminta pernyataan tertulis bahwa cara penyembelihannya adalah dengan menyembelih menggunakan asma Allah," kata Haikal di Kantor BPJPH, Jakarta Timur, Senin, 23 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut dia, kabar bahwa produk asal Amerika dapat bebas masuk tanpa label halal adalah tidak benar. Ia menegaskan, daging yang diimpor tetap harus melalui mekanisme jaminan halal sesuai peraturan yang berlaku.
Haikal juga menjelaskan bahwa produk kosmetik yang telah dinyatakan halal berarti seluruh bahan penyusunnya telah diperiksa dan dipastikan kehalalannya.
"Ketika BPJPH menyampaikan satu merek halal, otomatis seluruh ingredient yang digunakan telah melalui proses verifikasi," ujarnya.
Isu ini mencuat setelah pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan kerja sama ekonomi bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Dokumen tersebut diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral pekan lalu.
Dalam dokumen ART, Indonesia menyatakan akan membebaskan sejumlah produk manufaktur asal AS—seperti kosmetik dan alat kesehatan—dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal guna memperlancar arus perdagangan bilateral.
Namun, Haikal menegaskan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk produk daging.
"Tidak ada daging babi atau produk lain masuk tanpa keterangan. Semua tetap mengikuti regulasi," kata dia.
Kesepakatan perdagangan ini memicu perdebatan publik, terutama menyangkut posisi sertifikasi halal sebagai salah satu hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional.
Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri.*
(tm/dh)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN