OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional, di tengah kemunduran yang terjadi dalam pengendalian senjata global.
Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam High-Level Segment of the Conference on Disarmament 2026 di Jenewa, Rabu (24/2/2026).
"Dalam lingkungan global yang semakin bergejolak, Indonesia tetap teguh berkomitmen pada perlucutan senjata multilateral. Komitmen ini bukan idealisme, tapi suatu keharusan," tegas Menlu Sugiono.Baca Juga:
Sugiono menyoroti kondisi dunia saat ini yang lebih tidak pasti, terpolarisasi, dan berbahaya.
Banyak negara beralih ke mode pertahanan ekstrem, sementara hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang meningkat, sehingga margin kesalahan semakin menyempit.
Menurut Menlu RI, lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih tersimpan, modernisasi senjata berlangsung cepat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir menjadi lebih sering serta mengkhawatirkan.
Ia menegaskan, logika pencegahan senjata yang hanya berfokus pada pertahanan justru memperdalam ketidakamanan dan memperpanjang persepsi ancaman.
Sugiono menyoroti momen kritis terkait Perjanjian New START yang menandai pertama kali dalam beberapa dekade tidak ada batasan yang disepakati pada kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia.
"Konsekuensinya bersifat global. Hal ini mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, dan meningkatkan risiko perlombaan senjata," katanya.
Menlu juga menekankan risiko tambahan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan eksplorasi ruang angkasa.
Tanpa regulasi yang jelas, teknologi ini memperkuat ketidakpastian dan meningkatkan potensi eskalasi tidak disengaja.
Indonesia menegaskan perlucutan senjata multilateral harus selaras dengan realitas global tersebut.
Conference on Disarmament (CD) yang digelar sejak 1978 menjadi forum utama untuk merundingkan perjanjian kunci terkait senjata, termasuk NPT, BWC, CWC, dan CTBT, dengan keanggotaan 65 negara, termasuk Indonesia.
"Kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan konsistensi dan kepemimpinan kami dalam memperkuat perdamaian, multilateralisme, dan keamanan global," tutup Menlu Sugiono.*
(vo/ad)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL