MEDAN — Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar pembukaan Pesantren Ramadhan 1447 Hijriah di Aula Lapas, Senin, 23 Februari 2026.
Kegiatan pembinaan keagamaan ini diikuti 150 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan akan berlangsung hingga 5 Maret 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari pembinaan kepribadian yang rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan.Baca Juga:
Lapas menggandeng Kementerian Agama Kota Medan untuk menghadirkan para pemateri yang akan memberikan materi keagamaan secara intensif selama hampir dua pekan.
Perwakilan Kementerian Agama Kota Medan, H. Ahmad Kamil Harahap, MA, bersama Kepala Kantor Urusan Agama Medan Helvetia, Judri Hutagalung, MSi, turut menghadiri pembukaan kegiatan tersebut.
Kehadiran keduanya menandai sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan otoritas keagamaan dalam memperkuat pembinaan spiritual warga binaan.
Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, M. Hidayatullah, dalam laporannya menyampaikan bahwa pesantren Ramadan ini dirancang untuk membentuk karakter warga binaan agar lebih religius dan disiplin.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi bekal moral bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat," ujarnya.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Prayoga Yulanda, yang mewakili Kepala Lapas Kelas I Medan.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pesantren Ramadan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi dan pembinaan rohani.
"Melalui Pesantren Ramadhan ini, kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan Ramadan sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri," kata Prayoga.
Pesantren Ramadan di lingkungan lapas dinilai sebagai bagian dari pendekatan pembinaan yang lebih humanis.
Selain memperdalam pemahaman keagamaan, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran diri, memperkuat akhlak, dan mempersiapkan warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang produktif setelah menyelesaikan masa pidana.
Melalui program ini, Lapas Kelas I Medan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembinaan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembangunan mental dan spiritual warga binaan.*
(ad)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
