Muhammadiyah Aceh Percepat Digitalisasi Organisasi Lewat Pelatihan SatuMu
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) sebaga
PENDIDIKAN
JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang bagi kepala daerah untuk turun langsung mengawasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas menu sesuai anggaran dan standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa para pimpinan daerah dapat memantau kesiapan dapur hingga menilai kesesuaian menu sebelum diunggah ke sistem.Baca Juga:
"Sebelum menu-menu itu di-upload, mungkin Bapak bisa, selama Ramadhan ini, sambil Safari Ramadhan, dicek, Pak, di dapur mereka, apakah benar atau tidak," ujar Nanik, Kamis (5/3/2026).
Keterlibatan kepala daerah ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan MBG.
Karena berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga lurah memiliki kewenangan untuk memantau dapur MBG.
"Pak Camat apakah boleh masuk? Boleh, Pak, ikut mengawasi. Pak Lurah juga boleh masuk, Pak," tambah Nanik.
Selain memeriksa menu, kepala daerah juga dapat meninjau kondisi lingkungan dapur. Sebelumnya, beberapa dapur MBG mendapat penolakan warga karena berdiri di permukiman.
Nanik menegaskan, jika ditemukan kondisi dapur yang membahayakan hingga berpotensi menimbulkan keracunan, kepala daerah bisa mengirimkan rekomendasi penutupan kepada Kepala BGN.
"Di tahun 2026 ini, selain menambah jumlah dapur, kami juga meningkatkan kualitas dapur," jelasnya.
Keputusan ini diambil karena keterbatasan sumber daya internal BGN. Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN hanya memiliki sekitar 70 personel, sehingga dianggap belum memadai untuk mengawasi ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.*
(mi/dh)
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) sebaga
PENDIDIKAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan selama periode 2024 Juli 2026 dengan kinerja positif. Indeks ditutup me
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkapkan rangkaian pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) terlalu cepat menghubungkan temuan uang dan emas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengunjungi stan Bhayangkari Daerah Aceh dalam ajang Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KB
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir mengajak anakanak Aceh untuk berani melawan segala bentuk perundungan atau bullyi
PENDIDIKAN
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait istilah londo ireng yang disampaikan dalam pidatonya menuai perhatian publik. Istil
POLITIK
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap skema hubungan antara pembayaran zakat dan kewajib
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah
HUKUM DAN KRIMINAL