Mudik Lebaran 2026: Pemerintah Tak Berikan Diskon Tol di Puncak Arus Mudik, Ini Alasannya

JAKARTA– Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dan mendorong distribusi perjalanan masyarakat secara lebih merata.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa jika potongan tarif diberikan bersamaan pada puncak mudik, maka semua kendaraan akan menumpuk pada hari-hari tersebut.

Baca Juga:

• Mendagri Minta Pemda Batasi Medsos Anak di RPJMD, Ada Insentif Dana!

"Memang diskon jalan tol tidak diberikan pada puncak arus mudik karena kita berusaha untuk mengurai kemacetan. Jika semua diberikan potongan di hari itu, arus lalu lintas akan semakin padat," kata AHY di Kantor Staf Kepresidenan, Rabu, 11 Maret 2026.

Strategi pemerintah ini menekankan fleksibilitas waktu perjalanan. Potongan tarif diberikan pada hari-hari sebelum dan setelah puncak mudik, agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu perjalanan.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap memberikan diskon sebesar 30% di sembilan ruas tol yang dikelola kelompok usaha Jasa Marga.

Diskon berlaku dua hari sebelum puncak mudik (15–16 Maret 2026/H-6 hingga H-5 Lebaran) dan dua hari saat arus balik (26–27 Maret 2026/H+5 hingga H+6).

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A Purwantono, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan arus kendaraan lebih terdistribusi dan mengurangi kepadatan di ruas tol utama.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pemudik memiliki opsi waktu perjalanan yang lebih fleksibel sekaligus meningkatkan kelancaran lalu lintas nasional selama Lebaran 2026.*

(dw/dh)

Mendagri Minta Pemda Batasi Medsos Anak di RPJMD, Ada Insentif Dana!

Baru Februari, APBN 2026 Sudah Tekor Rp135,7 T, Ini Penjelasan Purbaya

Longsor Sampah Bantargebang Tewaskan 6 Orang, Menteri LH: Tersangka Segera Ditetapkan

Sampah Akan Diolah Jadi Energi Listrik, Pemko Medan Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Pembangunan PSEL

Padang Lawas Raih Opini WDP BPK Tiga Tahun Berturut, Ketua "DPRD" Palas Nilai Kinerja Inspektorat Belum Optimal

Pemprov Sumut Harap Semua Pengungsi Harus Tinggal di Huntara Sebelum Lebaran