Bahlil: Indonesia Pilih Jalan Sendiri Hadapi Gejolak Energi Global
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia akan mengambil jalur kebijakan sendiri dalam m
EKONOMI
JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan kewenangan negara untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk dampak konflik global.
Ahmad Ali mengatakan keputusan itu perlu dipahami sebagai langkah antisipatif pemerintah, bukan sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi genting.Baca Juga:
"Status siaga itu adalah kewenangan negara. Panglima TNI tentu berhak mengingatkan seluruh instrumen negara agar siap menghadapi berbagai kemungkinan," kata Ahmad Ali saat ditemui dalam rangkaian Safari Ramadan PSI di Kebumen, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menjelaskan, peningkatan kewaspadaan aparat tidak selalu berkaitan dengan ancaman militer secara langsung.
Menurut dia, dinamika politik/" target="_blank">geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah, juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
"Efek dari konflik di Timur Tengah bisa berdampak pada ekonomi kita. Karena itu negara perlu bersiap, bukan hanya menghadapi kemungkinan perang, tetapi juga dampak lain yang muncul," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Falah bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ahmad Ali juga menyinggung sikap sejumlah pihak yang dinilai terlalu cepat mengkritik kebijakan pemerintah tanpa menawarkan solusi.
Ia berharap partai politik tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah secara konstruktif sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.
"Kalau semua kebijakan pemerintah selalu dianggap salah, itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik," kata dia.
Ahmad Ali menegaskan bahwa menjaga stabilitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara objektif dan memahami konteksnya secara utuh.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa. Kritik tentu boleh, tetapi sebaiknya disertai solusi dan pandangan yang membangun," ujarnya.*
(km/ad)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia akan mengambil jalur kebijakan sendiri dalam m
EKONOMI
BANDUNG Polda Jawa Barat menetapkan enam pelajar sebagai tersangka dalam kericuhan aksi Hari Buruh (May Day) di kawasan Jalan Cikapayang,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku pernah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk meluruskan isu yang
POLITIK
PEKANBARU Polda Riau mengidentifikasi para pelaku pembunuhan terhadap seorang lansia bernama Dumaris Deniwati Boru Sitio (60) di Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Sebanyak 19 anggota Dinas Perhubungan Kota Palembang terjerat kasus razia ilegal yang berujung kecelakaan beruntun di kawasan Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Ujang Komarudin menilai interaksi langsung Presiden Prabowo Subianto dengan buruh dalam peringatan Hari Buruh Int
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri mengkritik arah pembangunan hukum nasional yang dinilai semakin menjauh dari nilai keadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah terpikir untuk mencari pendengung atau buzzer yang sempat menjelekkan dir
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menempuh jalur hukum terkait pernyat
POLITIK