KPK Tegaskan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Forkopimda, Imbau Hindari Gratifikasi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka layanan aduan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 mulai Jumat, 13 Maret 2026.
Langkah ini dilakukan setelah posko konsultasi yang dibuka sejak 2 Maret 2026 mencatat 1.134 pertanyaan dari pekerja di seluruh Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa Posko THR dan BHR 2026 memiliki dua layanan utama: konsultasi dan aduan.Baca Juga:
Layanan konsultasi menjawab pertanyaan terkait kelayakan penerima, penghitungan, hingga masalah THR atau BHR dalam kondisi khusus, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara layanan aduan memungkinkan pekerja melaporkan permasalahan pembayaran THR, misalnya THR yang belum dibayar atau dicicil.
"Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Kami harapkan seluruh pekerja, termasuk ojek online dan kurir online, memanfaatkan layanan ini," ujar Menaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR 12 Maret 2026, terdapat 306 konsultasi THR Online, 100 konsultasi BHR Online, 1 konsultasi THR tatap muka, 0 konsultasi BHR tatap muka, serta 7 konsultasi melalui Pusat Bantuan. Total konsultasi harian mencapai 414.
Secara akumulatif, sejak 2 hingga 12 Maret 2026, tercatat:
THR Online: 673 konsultasi
BHR Online: 382 konsultasi
THR tatap muka: 10 konsultasi
BHR tatap muka: 1 konsultasi
Pusat Bantuan: 68 konsultasi
Posko THR dan BHR 2026 menyediakan akses konsultasi dan pengaduan secara online melalui website poskothr.kemnaker.go.id dan layanan WhatsApp Chat di nomor 081280001112, sehingga pekerja tidak perlu datang langsung ke kantor.
Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan masalah THR dan BHR di tengah persiapan Hari Raya Idul Fitri 2026, sekaligus memastikan hak pekerja terpenuhi secara tepat waktu.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 19 warga negara Indonesia yang merupakan nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand setelah diduga melakukan p
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator
POLITIK
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN