Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
AS –Elon Musk, pemilik media sosial X (sebelumnya Twitter), mengisyaratkan bahwa konflik Rusia-Ukraina akan segera berakhir, setelah sebelumnya meramalkan bahwa orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari perang tersebut mulai kehabisan waktu. Isyarat ini muncul setelah kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024.
Musk, yang dikenal sebagai sekutu utama Trump selama kampanye Pilpres AS, turut ambil bagian dalam percakapan telepon yang melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Trump pada Jumat (8/11/2024). Meskipun tidak mengonfirmasi atau membantah keterlibatannya dalam panggilan tersebut, Musk menyampaikan pandangannya melalui sebuah postingan di X.
“Pembunuhan yang tidak masuk akal akan segera berakhir. Waktunya telah habis bagi para pemburu keuntungan yang suka berperang,” tulis Musk dalam balasannya terhadap sebuah klaim yang disampaikan oleh komentator X, Mario Nawfal, terkait dengan “rencana Trump untuk Ukraina.” Klaim ini menarik perhatian publik setelah disampaikan oleh Newsweek dan sumber-sumber lain yang dekat dengan tim transisi Trump.
Menurut Nawfal, Trump dikabarkan berencana membangun zona demiliterisasi sepanjang 800 mil antara Rusia dan Ukraina. Dalam rencana tersebut, pasukan dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya akan bertugas untuk memantau wilayah tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Rusia akan mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya, sementara Ukraina berjanji untuk tidak bergabung dengan NATO selama 20 tahun. Namun, laporan ini didasarkan pada spekulasi dan sumber anonim, yang belum dikonfirmasi secara resmi.
Beberapa media AS melaporkan bahwa Musk ikut terlibat dalam panggilan telepon yang terjadi antara Trump dan Zelensky, yang mungkin mengarah pada langkah-langkah baru untuk meredakan ketegangan di Ukraina. Namun, Musk tidak memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai peran spesifiknya dalam percakapan tersebut.
Sementara itu, klaim tentang rencana Trump yang menyebutkan zona demiliterisasi ini berawal dari laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal awal minggu ini. Beberapa pihak menyebutkan bahwa salah satu proposal yang dikemukakan dalam tim transisi Trump adalah bahwa Ukraina akan berkomitmen untuk tidak bergabung dengan NATO selama dua dekade, sementara Amerika Serikat akan terus mengirimkan senjata untuk mendukung Ukraina melawan agresi Rusia.
Berdasarkan laporan tersebut, rencana yang diusulkan juga mencakup penempatan pasukan penjaga perdamaian Eropa di zona demiliterisasi sepanjang 800 mil antara kedua negara yang terlibat dalam konflik. Namun, tidak ada warga Amerika atau pasukan PBB yang akan terlibat dalam operasi tersebut. Pasukan penjaga perdamaian akan terdiri dari negara-negara Eropa seperti Polandia, Jerman, Inggris, dan Prancis, yang akan bertanggung jawab atas misi tersebut.
Laporan mengenai rencana Trump tersebut semakin memunculkan kontroversi setelah Wall Street Journal sebelumnya menuduh Musk terlibat dalam “komunikasi rahasia” dengan Kremlin terkait perang Ukraina. Tuduhan ini dengan cepat dibantah oleh Musk dan pemerintah Rusia, yang menyebutnya sebagai berita palsu.
Musk sendiri telah beberapa kali menyuarakan pandangan yang kontroversial mengenai konflik Rusia-Ukraina, termasuk menyerukan agar kedua negara mencapai kesepakatan damai melalui negosiasi. Pada berbagai kesempatan, ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam menghadapi ketegangan internasional ini, meskipun pandangannya sering menuai kritik dari berbagai pihak.
Rencana yang dikabarkan oleh tim transisi Trump ini terdengar mirip dengan beberapa usulan yang telah disampaikan oleh calon wakil presiden Trump, J.D. Vance, yang menyarankan pembentukan zona demiliterisasi dan lebih banyak melibatkan negara-negara Eropa dalam penyelesaian konflik. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan tim Trump mengingatkan bahwa banyak rincian rencana ini belum pasti dan masih dalam tahap perdebatan internal.
Sementara itu, beberapa pengamat politik menilai bahwa Trump berusaha untuk menampilkan diri sebagai pihak yang lebih pro-damai, dengan mendekati isu Ukraina dari perspektif pragmatis yang melibatkan negara-negara Eropa. Namun, perdebatan tentang kebijakan luar negeri Trump dan bagaimana ia akan mengelola hubungan dengan Ukraina dan Rusia tetap menjadi salah satu topik utama dalam kampanye Pilpres AS 2024.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL