Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
BOGOR — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) merupakan hasil pertimbangan matang dengan tujuan utama untuk mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama sejumlah pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam (17/3/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula pada 23 September 2025, ketika ia memberikan pidato di Sidang Umum PBB.Baca Juga:
Dalam pidato tersebut, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina serta mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian di kawasan tersebut.
Setelah pidato tersebut, lanjut Prabowo, ia bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim, yang tergabung dalam Group of Eight (G8), diundang oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk pertemuan pada hari yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, Trump mengusulkan rencana 21 poin untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza, yang kemudian menarik perhatian Indonesia dan negara-negara lainnya dalam G8.
Prabowo mengungkapkan bahwa ia tertarik pada poin ke-19 dan ke-20 dari proposal tersebut, yang berisi janji bahwa Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi negara merdeka dan dapat menentukan nasibnya sendiri.
Selain itu, rencana tersebut mencakup fasilitasi dialog antara Israel dan Palestina untuk menciptakan perdamaian yang abadi.
"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang untuk kemerdekaan Palestina, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," kata Prabowo, mengenang momen tersebut.
Setelah pertemuan tersebut, ide tentang pembentukan BoP muncul, yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
G8, termasuk Indonesia, kembali mengadakan perundingan untuk memutuskan apakah mereka akan bergabung dalam BoP atau tidak.
Prabowo menekankan bahwa keputusan untuk bergabung dalam BoP diambil dengan pertimbangan pragmatis, yakni bahwa dengan berada di dalamnya, Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya dapat memiliki ruang yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan Palestina.
"Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina)," ujarnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari BoP jika hasil-hasil keputusan dewan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia atau Palestina.
"Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," tegasnya.
Prabowo menambahkan, Indonesia selalu menjalankan perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina sejak dulu dan akan terus berkomitmen untuk itu.
"Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," ungkapnya.
Prabowo berharap bahwa dengan bergabungnya Indonesia dan anggota G8 lainnya dalam BoP, mereka dapat berkontribusi positif bagi upaya perdamaian jangka panjang di Palestina.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina, diyakini dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.
"Dengan masuknya kita ke BoP, kita ingin memastikan bahwa Palestina akan mendapatkan kesempatan untuk merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel secara damai.
Ini adalah komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," pungkas Prabowo.
Keputusan Indonesia bergabung dengan BoP menandai langkah baru dalam diplomasi internasional yang lebih aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Langkah ini juga mencerminkan tekad Indonesia untuk berperan lebih besar dalam mencapai perdamaian global, khususnya di Timur Tengah.
Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam prosesnya, Indonesia tetap optimistis bahwa keterlibatan aktif dalam BoP akan membuka peluang lebih besar untuk mencapai perdamaian yang abadi di Palestina.*
(tb/ad)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL