JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra mencapai Rp130 triliun untuk periode tiga tahun.
"Perkiraan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan sekitar Rp130 triliun untuk tiga tahun," kata Tito, Rabu, 25 Maret 2026.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari pembangunan hunian tetap, infrastruktur, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga sektor ekonomi masyarakat.Baca Juga:
Pemerintah mencatat sektor infrastruktur menjadi penyerap anggaran terbesar. Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan kebutuhan sekitar Rp70 triliun untuk pembangunan kembali jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang rusak.
Selain itu, lebih dari 4.000 unit sekolah yang terdampak bencana turut masuk dalam prioritas perbaikan.
Kementerian Agama juga mengusulkan anggaran untuk rehabilitasi rumah ibadah dan pondok pesantren.
Di sektor produktif, Kementerian Pertanian mengajukan sekitar Rp3 triliun untuk pemulihan lahan persawahan.
Sementara sektor kelautan, perikanan, serta pasar tradisional juga menjadi bagian dari rencana pemulihan.
Seluruh usulan anggaran tersebut akan disinergikan oleh Bappenas dalam sebuah Rencana Induk yang ditargetkan rampung paling lambat 1 April 2026.
Dokumen ini menjadi dasar pencairan anggaran oleh pemerintah pusat.
Tito menegaskan penyusunan rencana induk harus dilakukan secara rinci guna menghindari tumpang tindih program antarinstansi. Pemerintah daerah diminta segera menyampaikan data penerima bantuan, khususnya untuk program hunian tetap.*
(mt/dh)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
