TNI Tegaskan Tidak Toleransi Prajurit yang Langgar Hukum, Akan Diadili dan Dipecat
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum maupun disiplin. San
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan kerugian negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang disebut mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Sekretaris sekaligus pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai temuan BPK tersebut sudah dapat menjadi bukti permulaan yang cukup bagi aparat hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa nilai kerugian tersebut tidak dapat diabaikan.Baca Juga:
"Temuan itu, dalam konteks hukum, adalah bukti permulaan. Bukti permulaan ini harus didorong ke ranah hukum," ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Maret 2026.
Menurut IAW, temuan awal BPK bahkan sempat mencapai sekitar Rp 3 triliun sebelum kemudian menyusut menjadi Rp 1 triliun setelah proses tindak lanjut administratif.
Namun, angka tersebut dinilai tetap signifikan dan membutuhkan penanganan serius dari aparat penegak hukum.
Iskandar juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya dilakukan secara internal oleh kementerian, karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru jika tidak ditindaklanjuti secara transparan.
"Rp 1 triliun itu bukan uang kecil," ujarnya, menekankan perlunya keterlibatan aparat hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah langkah internal telah dilakukan, termasuk pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal.
Ia menyebut adanya dugaan pelanggaran berat yang tengah ditangani secara internal, yang melibatkan pejabat setingkat direktur jenderal.
Menurut Dody, dua pejabat tersebut memilih mengundurkan diri sebelum dijatuhi sanksi lebih lanjut. Pemeriksaan internal disebut telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari upaya pembenahan di lingkungan kementerian.
Dody juga menyatakan bahwa temuan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.*
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum maupun disiplin. San
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Pengunduran diri te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
NIAS UTARA Satu unit rumah berbahan papan di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ludes terbakar pada R
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dalam la
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses pemberkasan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana hangat, penuh kebersamaan dan nuansa religius terasa dalam kegiatan Halal Bihalal 1 Syawal 1447 Hijriah yang digelar P
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Satu unit mobil mewah jenis Range Rover terbakar di ruas Jalan Tol Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serd
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Hetifah Sjaifudian menilai pembelajaran tatap muka di sekolah masih menjadi metode pal
NASIONAL