Pelantikan 104 Kepsek, Gubernur NTT Minta Fokus pada Peningkatan Mutu Pendidikan
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kepala sekolah harus berperan sebagai pemimpin pembelaj
PENDIDIKAN
JAKARTA — Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan kerugian negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang disebut mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Sekretaris sekaligus pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai temuan BPK tersebut sudah dapat menjadi bukti permulaan yang cukup bagi aparat hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa nilai kerugian tersebut tidak dapat diabaikan.Baca Juga:
"Temuan itu, dalam konteks hukum, adalah bukti permulaan. Bukti permulaan ini harus didorong ke ranah hukum," ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Maret 2026.
Menurut IAW, temuan awal BPK bahkan sempat mencapai sekitar Rp 3 triliun sebelum kemudian menyusut menjadi Rp 1 triliun setelah proses tindak lanjut administratif.
Namun, angka tersebut dinilai tetap signifikan dan membutuhkan penanganan serius dari aparat penegak hukum.
Iskandar juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya dilakukan secara internal oleh kementerian, karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru jika tidak ditindaklanjuti secara transparan.
"Rp 1 triliun itu bukan uang kecil," ujarnya, menekankan perlunya keterlibatan aparat hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah langkah internal telah dilakukan, termasuk pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal.
Ia menyebut adanya dugaan pelanggaran berat yang tengah ditangani secara internal, yang melibatkan pejabat setingkat direktur jenderal.
Menurut Dody, dua pejabat tersebut memilih mengundurkan diri sebelum dijatuhi sanksi lebih lanjut. Pemeriksaan internal disebut telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari upaya pembenahan di lingkungan kementerian.
Dody juga menyatakan bahwa temuan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.*
(d/dh)
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kepala sekolah harus berperan sebagai pemimpin pembelaj
PENDIDIKAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membuka peluang penerapan kembali kebijakan One Day No Car bagi aparatur sipil negara (AS
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali menangkap dua tersangka dalam pengembangan kasus jaringan narkotika yan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan penegakan hukum di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam kondisi darurat energi meskipun kete
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum maupun disiplin. San
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Pengunduran diri te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
NIAS UTARA Satu unit rumah berbahan papan di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ludes terbakar pada R
PERISTIWA