Ngeri! Tawuran di Belawan Meluas, Rumah Warga Dirusak dan Dijarah
MEDAN Situasi keamanan di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, kian memburuk. Aksi tawuran antar kelompok yang terjadi hampir se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong penguatan sistem perlindungan saksi dan korban melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) yang kini memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR RI bersama pemerintah.
Pembahasan tersebut ditandai dengan penyerahan 491 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Kementerian Hukum kepada Komisi XIII DPR RI pada 30 Maret 2026. Selanjutnya, daftar tersebut akan dibahas dalam rapat panitia kerja (panja).
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, mengatakan lembaganya terlibat aktif dalam penyusunan RUU tersebut bersama tim pemerintah lintas kementerian.Baca Juga:
"Kami menyampaikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, agar pengaturan dalam RUU ini semakin memperkuat sistem perlindungan," ujar Susilaningtias dalam keterangannya, Sabtu, 4 April 2026.
Ia menilai penguatan regulasi diperlukan untuk merespons dinamika penegakan hukum sekaligus memperluas akses layanan perlindungan bagi masyarakat.
Menurut dia, revisi undang-undang ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan perlindungan saksi dan korban.
Selain itu, LPSK mendorong fleksibilitas kelembagaan agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk dalam menangani berbagai perkara pidana.
Sejumlah poin yang menjadi fokus pembahasan antara lain perlindungan bagi saksi pelaku, pembentukan kantor perwakilan LPSK di setiap provinsi, penguatan kelembagaan, hingga skema pendanaan melalui dana abadi korban.
RUU ini juga mengatur penguatan mekanisme restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pemulihan hak korban tindak pidana.
"Penguatan melalui RUU PSDK menjadi penting agar perlindungan bagi saksi dan korban dapat semakin optimal," kata Susilaningtias.
Pemerintah dan DPR diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih responsif dan komprehensif guna memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban dalam kerangka peradilan pidana.*
(an/dh)
MEDAN Situasi keamanan di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, kian memburuk. Aksi tawuran antar kelompok yang terjadi hampir se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur antariksa d
INTERNASIONAL
JAKARTA Penyakit campak tidak hanya menyerang anakanak. Kalangan dewasa, terutama di lingkungan urban, juga memiliki risiko terpapar pe
KESEHATAN
JAKARTA Sejumlah negara mulai berhasil melintasi Selat Hormuz meski ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum mereda.Jal
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman kerja sama di sektor industri jasa instalasi lepas pantai
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi
EKONOMI
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Binjai menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan untuk perbaikan fasilitas Ma
POLITIK
JAKARTA Sejumlah kode redeem terbaru untuk gim daring Free Fire dirilis pada Sabtu, 4 April 2026. Kode tersebut dapat digunakan pemain u
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan tren penurunan pada Sabtu, 4 April 2026. Penurunan terjadi pada beberapa bahan pokok
EKONOMI
MEDAN Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Utara dinilai belum berjalan opt
NASIONAL