Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendesak PBB untuk segera meninjau ulang misi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) TNI di Lebanon.
Menurut Andi, pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang melibatkan tentara Indonesia harus segera ditarik, karena situasi di lapangan saat ini sudah jauh dari kondisi perdamaian yang seharusnya dijaga.
Baca Juga:
"Pasukan kita di sana di UNIFIL bertugas sebagai penjaga perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian yang dijaga, lalu untuk apa pasukan kita ada di sana?" ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/4).
Andi menegaskan bahwa pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL tidak dilengkapi dengan senjata berat.
Pasukan penjaga perdamaian hanya dibekali senjata ringan yang hanya digunakan untuk mempertahankan diri.
"Senjata ringan semacam itu tidak mungkin melawan misil rudal dan senjata berat lainnya," ungkapnya.
Ia menambahkan, pasukan TNI ditempatkan di zona biru yang dulunya merupakan zona perdamaian, namun kini telah berubah menjadi zona perang yang berbahaya.
Dalam pernyataannya, Andi juga mencatat adanya korban dari pasukan TNI yang terlibat dalam insiden tersebut.
"Beberapa prajurit kita sudah ada yang tewas dan luka-luka akibat terjebak dalam serangan," katanya.
Keberadaan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik yang tidak lagi aman ini dinilai tidak lagi sesuai dengan mandat misi yang awalnya diberikan oleh PBB.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengungkapkan bahwa seharusnya PBB segera menarik pasukan TNI dari Lebanon.
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL