Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM, Bupati Batu Bara Raih Gelar Doktor di UINSU
MEDAN Komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali ditunjukkan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.
PENDIDIKAN
JAKARTA - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 58,32 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus nonaktif.
Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran hingga pemutakhiran data kepesertaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dari total tersebut, sekitar 13,48 juta peserta tidak aktif akibat menunggak iuran.Baca Juga:
"Sebanyak 44,84 juta lainnya berasal dari penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta yang dibiayai pemerintah daerah," ujar Prihati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (8/4/2026).
Ia menambahkan, pemutakhiran data dalam dua bulan terakhir turut berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta. Sebagian dari mereka kini beralih menjadi peserta mandiri.
Menurut Prihati, rendahnya kepatuhan pembayaran iuran banyak terjadi pada peserta dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil serta rendahnya kesadaran membayar iuran.
Selain itu, faktor fiskal daerah juga turut memengaruhi. Penurunan dana transfer ke daerah dinilai berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membayar iuran peserta JKN.
Meski demikian, total kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 telah mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,74 persen dari total penduduk Indonesia.
Namun, BPJS Kesehatan mencatat adanya tekanan pada pembiayaan program. Rasio klaim sejak 2023 telah mencapai 104,72 persen, yang menunjukkan peningkatan beban pembayaran layanan kesehatan.
"Ketahanan Dana Jaminan Sosial masih di atas 100 persen, namun tekanan pembiayaan terus meningkat," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan memperkuat validitas data kepesertaan serta mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran.
Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses verifikasi data.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur skema penghapusan tunggakan iuran bagi peserta tertentu.*
(mt/dh)
MEDAN Komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali ditunjukkan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), bertemu puluhan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam pada Selasa (2
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (29/4/2026). IHSG naik 24 poin atau 0,34 persen ke level
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati nonaktif Lampung Tengah, Ardito Wijaya, bersama tiga ters
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean menilai laporan terhadap Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla (JK) ke pihak kepolisi
POLITIK
JAKARTA Harga emas Antam pada perdagangan hari ini, Rabu (29/4/2026), mengalami penurunan tajam setelah sebelumnya sempat menguat. Harga
EKONOMI
BEKASI Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM at
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan larangan keras terhadap praktik pembajakan siaran olahraga yang masih marak terjadi di t
NASIONAL
JAYAPURA, April 2026 Suasana di sejumlah wilayah di Papua dalam beberapa hari terakhir diwarnai gelombang aksi demonstrasi yang dilakuka
NASIONAL
MEDAN PT Musim Mas Grop melalui anak perusahaannya PT Musim Semi Mas, diduga telah menyerobot tanah warga di Medan selama belasan tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL