Lewat Program PERMATA, Pemprov Sumut Latih Perempuan Terdampak Bencana Jadi Pelaku Usaha

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana dengan memperkuat peran perempuan melalui Program Perempuan Tangguh dan Mandiri (PERMATA).

Program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Sumut sebagai salah satu program prioritas tahun 2026.

Kepala Dinas DP3AKB Sumut, Dwi Endah Purwanti, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadikan perempuan sebagai penggerak kebangkitan ekonomi keluarga pascabencana.

Baca Juga:

• Banjir dan Longsor Kembali Terjang Desa Pertik, TNI Bantu Evakuasi Rumah Warga Rusak Parah

"Program PERMATA ini merupakan program prioritas di tahun 2026. Kami berharap perempuan terdampak bencana bisa menjadi pelopor kebangkitan keluarga," ujar Dwi dalam konferensi pers di Medan, Kamis (9/4/2026).

Melalui program ini, perempuan yang tinggal di hunian tetap (huntap) di Tapanuli Selatan diberikan pelatihan kewirausahaan, seperti budidaya pertanian berbasis hidroponik dan vertical garden.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan pengolahan makanan, seperti produk frozen food, serta bantuan alat usaha guna mendukung kemandirian ekonomi.

Tak hanya fokus pada ekonomi, Pemprov Sumut juga memberikan layanan psikososial bagi perempuan dan anak terdampak bencana. Layanan ini melibatkan tenaga psikolog, pegiat literasi, serta berbagai lembaga terkait.

"Mereka yang terdampak bencana sangat membutuhkan dukungan psikososial, terutama perempuan dan anak yang kehilangan anggota keluarga," jelasnya.

DP3AKB Sumut juga menyalurkan bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta makanan siap saji kepada sekitar 1.000 korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara.

Ke depan, Pemprov Sumut juga akan meluncurkan sejumlah program tambahan, seperti Youth and Women Leadership Talkshow yang menyasar ratusan perempuan muda, serta ajang penghargaan Bella Award bagi perempuan yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di Sumut dari 15 menjadi 25 daerah pada 2026.

Selain itu, layanan CHILL (Curhat, Healing and Let's Grow) akan dihadirkan sebagai ruang konseling bagi anak, termasuk pengembangan aplikasi perlindungan anak.

Pemprov Sumut juga akan menggencarkan sosialisasi terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, serta menggelar festival permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai.*

(dh)

Banjir dan Longsor Kembali Terjang Desa Pertik, TNI Bantu Evakuasi Rumah Warga Rusak Parah

Gawat! Mobil Anggota DPRD Batu Bara Fraksi Gerindra Dilempar OTK, Polisi Benarkan Laporan

Wagub Aceh Dorong Percepatan Pembangunan Huntap, Ini Tiga Skema yang Disiapkan

KPK Pastikan Kasus Korupsi Kuota Haji Akan Terus Berkembang, Penyelidikan Tak Berhenti di 4 Tersangka

Klarifikasi BGN: Anggaran 2026 Sesuai APBN Rp268 Triliun, Bukan Rp335 Triliun

KPK Sebut Tersangka Kasus Kuota Haji Terbagi Dua Klaster, Fokus Penegakan Hukum dan Transparansi