Normalisasi Sungai di Sumatera Dikebut, Tito Karnavian Ungkap Progres dan Tantangan

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera melaporkan progres normalisasi sungai dan muara di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyebut dari total 79 sungai nasional terdampak bencana hidrometeorologi, sebanyak 38 sungai telah berhasil dinormalisasi atau sekitar 48 persen.

Sementara itu, dari 43 sungai daerah yang terdampak, sebanyak 16 sungai atau sekitar 37 persen telah dinormalisasi oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Supervisi PKK Sumut Digenjot, Kader Diminta Maksimalkan 10 Program Pokok di Pematangsiantar

"Di Aceh, dari 24 sungai nasional yang terdampak, 13 sudah dinormalisasi. Sementara dari tujuh sungai daerah, dua sudah ditangani," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Untuk wilayah Sumatera Utara, dari 23 sungai nasional terdampak, baru empat yang berhasil dinormalisasi. Sedangkan dari 25 sungai daerah, sebanyak 10 telah ditangani.

Adapun di Sumatera Barat, dari 32 sungai nasional terdampak, 21 di antaranya telah dinormalisasi. Sementara dari 11 sungai daerah, empat sudah ditangani.

Selain sungai, normalisasi juga dilakukan terhadap muara. Dari total 38 muara terdampak, sebanyak 10 muara atau sekitar 26 persen telah dinormalisasi, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan.

Tito menjelaskan, sebagian besar sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang cukup parah, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang.

"Saya perkirakan paling cepat dua tahun, bisa sampai tiga tahun. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, proses seperti ini memang membutuhkan waktu," katanya.

Ia menambahkan, kondisi sungai yang terdampak bervariasi, mulai dari sedimentasi berat, kerusakan tanggul, hingga perubahan alur sungai.

Pemerintah pun menegaskan akan terus mempercepat proses normalisasi. Sebab, jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi memperparah risiko banjir di wilayah terdampak.

"Muara juga perlu dinormalisasi. Kalau tersumbat, air tidak bisa mengalir dan berpotensi menyebabkan banjir lebih luas," jelasnya.*

Supervisi PKK Sumut Digenjot, Kader Diminta Maksimalkan 10 Program Pokok di Pematangsiantar

Pemerintah Bentuk Satgas Haji Ilegal, Sasar Visa Ilegal dan Penipuan Travel demi Lindungi Jemaah

Bupati Batu Bara Sambut Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD oleh BPK Perwakilan Sumut

TP PKK Sumut Gelar Halalbihalal Idulfitri, Kahiyang Ayu Tegaskan Perkuat Silaturahmi dan Kekompakan Pengurus

Dukung Indonesia Emas 2045: Pemprov Sumut Perkuat Pembangunan Keluarga dan KB Lewat Program GENTING, TAMASYA, GATI, dan SIDAYA

TP PKK Sumut Lakukan Supervisi Desa dan Kelurahan, Perkuat Implementasi 10 Program Pokok Wujudkan Indonesia Emas 2045