JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera melaporkan progres normalisasi sungai dan muara di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyebut dari total 79 sungai nasional terdampak bencana hidrometeorologi, sebanyak 38 sungai telah berhasil dinormalisasi atau sekitar 48 persen.
Sementara itu, dari 43 sungai daerah yang terdampak, sebanyak 16 sungai atau sekitar 37 persen telah dinormalisasi oleh pemerintah daerah.Baca Juga:
"Di Aceh, dari 24 sungai nasional yang terdampak, 13 sudah dinormalisasi. Sementara dari tujuh sungai daerah, dua sudah ditangani," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Untuk wilayah Sumatera Utara, dari 23 sungai nasional terdampak, baru empat yang berhasil dinormalisasi. Sedangkan dari 25 sungai daerah, sebanyak 10 telah ditangani.
Adapun di Sumatera Barat, dari 32 sungai nasional terdampak, 21 di antaranya telah dinormalisasi. Sementara dari 11 sungai daerah, empat sudah ditangani.
Selain sungai, normalisasi juga dilakukan terhadap muara. Dari total 38 muara terdampak, sebanyak 10 muara atau sekitar 26 persen telah dinormalisasi, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan.
Tito menjelaskan, sebagian besar sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang cukup parah, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang.
"Saya perkirakan paling cepat dua tahun, bisa sampai tiga tahun. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, proses seperti ini memang membutuhkan waktu," katanya.
Ia menambahkan, kondisi sungai yang terdampak bervariasi, mulai dari sedimentasi berat, kerusakan tanggul, hingga perubahan alur sungai.
Pemerintah pun menegaskan akan terus mempercepat proses normalisasi. Sebab, jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi memperparah risiko banjir di wilayah terdampak.
"Muara juga perlu dinormalisasi. Kalau tersumbat, air tidak bisa mengalir dan berpotensi menyebabkan banjir lebih luas," jelasnya.*
(d/dh)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
