Menyiasati Utang Negara
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
Oleh: Yakub F. Ismail
KONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 miliar atau setara Rp7.999 triliun, yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah.
Angka yang nyaris mencapai Rp8.000 triliun memang membuat kondisi psikologis masyarakat sedikit terganggu.Baca Juga:
Hal yang menjadi atensi adalah bahwa situasi ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi yang buruk, sebab utang pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan banyak negara.
Namun demikian, kala tren kenaikannya berlangsung secara konstan disertai kebutuhan pembiayaan semakin bergantung pada pinjaman eksternal, maka muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional.
Tantangan terbesar saat ini tentu bukan semata soal besarnya nominal utang, akan tetapi bagaimana kemampuan negara mengelola risiko pembayaran, menjaga produktivitas penggunaan dana pinjaman, serta memastikan utang benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Artinya, tanpa pengelolaan yang disiplin, beban pembayaran pokok dan bunga dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Demikian, peningkatan ULN harus dimaknai sebagai alarm untuk mengevaluasi strategi pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Mengapa Utang RI Terus Bertambah?
Pertanyaan terus menghantui benak publik: mengapa utang negara dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan?
Menjawab pertanyaan tersebut memang tidak mudah.
Namun, pastinya, peningkatan utang luar negeri Indonesia adalah akumulasi dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan.
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meluncurkan program Komunitas Usaha Bersama (KUBE) Hanura sebagai up
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 786 personel untuk mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) setelah 325 stasiun
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memperkenalkan Commander Wish yang akan menjadi pedoman arah kebij
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan kembali melayangkan panggilan kepada seorang anggota DPRD Medan berinisial AT terkait dugaan kasus pengeroyokan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas pendekatan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Bangor
NASIONAL
MEDAN Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mempercepat distribusi bahan bakar mi
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan B
PEMERINTAHAN