Salah satu penyebab paling krusial adalah terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas penerimaan negara.
Jika dicermati lebih dalam, beberapa tahun belakangan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, transisi energi, hilirisasi industri, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Apa yang dapat dibaca dari situasi ini yakni bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara penerimaan perpajakan belum tumbuh cukup cepat untuk mengimbanginya.
Di samping itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diakui masih menjadi salah satu penyebab penting di balik menggunungnya utang RI.
Ketika pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan, maka langkah yang ditempuh pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan, baik melalui penerbitan surat utang maupun pinjaman luar negeri.
Dalam kondisi ketidakpastian global, pembiayaan eksternal kerap dipilih sebagai alternatif karena mampu menyediakan dana dalam jumlah besar dengan tenor yang relatif panjang.
Di samping pemerintah, sektor swasta adalah salah satu pihak yang juga paling berkontribusi terhadap kenaikan ULN.
Banyak korporasi memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk membiayai ekspansi usaha, investasi, maupun kebutuhan modal kerja.
Berikutnya adakah faktor keterbatasan pendalaman pasar keuangan domestik.
Terbatasnya sumber pembiayaan jangka panjang di dalam negeri mendorong pemerintah serta dunia usaha terus bergantung pada pembiayaan luar negeri.
Di tengah kebutuhan investasi yang terus berprogres, pinjaman eksternal menjadi salah satu opsi paling realistis. Dan sinilah letak persoalan itu.
Karenanya, pokok permasalahan utama bukanlah keberadaan utang itu sendiri.
MEDAN Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus melakukan pembenahan layanan kesehatan jiwa dengan menghadirkan berbagai inovasi ber
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri da
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meluncurkan program Komunitas Usaha Bersama (KUBE) Hanura sebagai up
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 786 personel untuk mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) setelah 325 stasiun
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memperkenalkan Commander Wish yang akan menjadi pedoman arah kebij
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan kembali melayangkan panggilan kepada seorang anggota DPRD Medan berinisial AT terkait dugaan kasus pengeroyokan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas pendekatan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Bangor
NASIONAL
