Menyiasati Utang Negara
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
Jika ditilik menggundakan teori ekonomi publik, maka sebetulnya utang merupakan instrumen yang sah untuk mempercepat pembangunan.
Letak permasalahannya berada pada efektivitas penggunaannya.
Dengan kata lain, apabila dana pinjaman lebih banyak digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif atau tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memadai, maka manfaat utang akan jauh lebih kecil dibandingkan beban yang harus ditanggung generasi berikutnya.
Sebaliknya, jika utang luar negeri diarahkan pada investasi produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional, maka pinjaman tersebut dapat menjadi lavarage bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jalan Keluar
Bertambanhnya utang luar negeri semestinya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali merefleksikan diri sembari memperkuat strategi pembiayaan pembangunan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Jalan keluar pertama adalah meningkatkan kualitas penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif.
Fokus utama harus diarahkan bukan sekadar menaikkan tarif pajak, tapi bagaimana memperluas basis pajak, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memanfaatkan digitalisasi untuk mempersempit ruang penghindaran pajak.
Melalui penerimaan yang lebih kuat, ketergantungan negara terhadap pembiayaan utang luar negeri dapat ditekan secara bertahap.
Selanjutnya, memastikan setiap rupiah utang harus benar-benar produktif bukan sekadar pembiayaan program yang habis pakai.
Ia harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
Pemerintah dalam hal ini harus menerapkan evaluasi yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman.
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meluncurkan program Komunitas Usaha Bersama (KUBE) Hanura sebagai up
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 786 personel untuk mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) setelah 325 stasiun
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memperkenalkan Commander Wish yang akan menjadi pedoman arah kebij
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan kembali melayangkan panggilan kepada seorang anggota DPRD Medan berinisial AT terkait dugaan kasus pengeroyokan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas pendekatan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Bangor
NASIONAL
MEDAN Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mempercepat distribusi bahan bakar mi
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan B
PEMERINTAHAN