Struktur Anggaran MBG Dinilai Tidak Proporsional: Belanja Kaos Kaki Miliaran Rupiah, Kendaraan dan Teknologi Lebih Besar dari Porsi Makanan

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kembali menjadi sorotan publik.

Kritik mengemuka bukan pada tujuan program, melainkan pada struktur alokasi anggaran yang dinilai tidak mencerminkan fokus utama penyediaan makanan bergizi.

Data anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 menunjukkan sebagian besar dana justru terserap pada belanja penunjang program, bukan pada penyediaan makanan langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

• LSM Perisai dan Sejumlah Organisasi Gelar Aksi di Patung Kuda, Soroti Program MBG

Pos terbesar tercatat berada pada belanja kendaraan operasional dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik melalui sistem e-Katalog 6.0 dari penyedia tertentu.

Selain kendaraan, belanja perangkat teknologi juga menjadi pos besar.

Pengadaan perangkat keras dan komputer mencapai Rp830,1 miliar, termasuk tablet yang digunakan untuk mendukung sistem pelaksanaan program.

Salah satu perangkat yang masuk dalam pengadaan adalah tablet dengan harga e-katalog yang disebut mencapai belasan juta rupiah per unit, lebih tinggi dibanding harga pasar pada umumnya.

Di sisi lain, belanja untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tercatat signifikan, yakni sekitar Rp1,26 triliun.

Pos ini menjadi bagian dari infrastruktur pelaksanaan program di lapangan.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada belanja non-makanan lainnya, termasuk pengadaan perlengkapan penunjang seperti pakaian, sepatu, hingga kaos kaki yang mencapai total Rp623,3 miliar.

Salah satu komponen yang disorot adalah pengadaan kaos kaki yang mencapai miliaran rupiah dengan harga satuan bervariasi.

Selain itu, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi tercatat sebesar Rp464,6 miliar. Pos ini dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pelaksana program di berbagai daerah.

Yang menjadi perhatian utama adalah alokasi anggaran untuk makanan yang justru berada di posisi paling kecil, yakni sekitar Rp242,8 miliar.

Kontras antara besarnya belanja penunjang dan kecilnya porsi makanan memunculkan pertanyaan publik terkait arah prioritas program MBG yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Sejumlah pihak menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi agar tujuan utama program tidak bergeser dari substansi awal, yakni penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran.*

(tm/ad)

LSM Perisai dan Sejumlah Organisasi Gelar Aksi di Patung Kuda, Soroti Program MBG

Perjuangan Gubernur Bobby Nasution Berbuah Hasil, Dana Pemulihan Pascabencana Sumut Tembus Rp23 Triliun!

Gubernur Bobby Nasution Janji Dukung Kegiatan Sosial IPA Sumut: Jika Dana Pemprov Sulit, Saya Akan Biayai Sendiri

Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

Pemkot Tanjungbalai Perkuat Standar Layanan Publik dan Keamanan Pangan 2026, Fokus Menuju Generasi Sehat

MTQ ke-58 Tanjungbalai Segera Digelar, Wali Kota Minta Semua Pihak Siap