Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
BOGOR — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Ia menyebut warga dapat melaporkan ASN yang diduga tidak menjalankan WFH melalui kanal pengaduan resmi maupun media sosial.
"Kalau tidak, posting saja di media sosial, silakan viralkan tidak apa-apa," kata Bima di Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat, 10 April 2026.Baca Juga:
Bima mengatakan pengawasan terhadap ASN tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, turut melakukan pemantauan berjenjang, termasuk melalui aplikasi kehadiran dan komunikasi langsung dengan pejabat terkait.
"Bisa setiap saat telepon, bahkan video call. Kalau tidak ada, pasti ada konsekuensinya. Jadi pengawasan berjenjang secara internal," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan penerapan WFH ASN mengacu pada aturan pemerintah pusat.
ASN wajib melakukan presensi tiga kali sehari dari rumah dengan sistem swafoto berbasis lokasi.
Ia merinci, absensi dilakukan pada pukul 07.00–07.30 WIB, 13.00–13.30 WIB, dan 16.30–17.00 WIB menggunakan aplikasi LEGASI yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
"Namanya Work From Home, jadi tidak boleh di lokasi selain rumah," kata Dani.
WFH ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor diterapkan setiap Jumat sesuai Surat Edaran Nomor 800.1.5/1633-BKPSDM Tahun 2026 tentang penyesuaian mekanisme kerja dalam rangka efisiensi anggaran dan penghematan energi.*
(km/ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL