Di Tengah Kebocoran Anggaran, Prabowo Minta Aparat Bertindak Tegas Berantas Penyelundupan
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
ACEH BESAR - Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, menyambut kunjungan kerja spesifik Tim Komisi III DPR RI dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi KUHP dan KUHAP yang mulai diberlakukan pada 2026.
Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin Mohammad Rano Alfath tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (10/4/2026). Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolda Aceh bersama jajaran Polda Aceh.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Joko Krisdiyanto, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung tantangan implementasi KUHP dan KUHAP di daerah.Baca Juga:
"Tim Komisi III DPR RI selanjutnya menuju Mapolda Aceh untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka monitoring tantangan pelaksanaan KUHP dan KUHAP," ujarnya.
Setibanya di Mapolda Aceh, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja di Gedung Presisi. Dalam forum tersebut, Kapolda Aceh memaparkan sejumlah strategi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan aturan baru tersebut.
Ia menjelaskan, Polda Aceh telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari sosialisasi, diskusi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program internal.
"Kami telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, termasuk program Polri Belajar untuk mempercepat pemahaman anggota terhadap substansi KUHP dan KUHAP yang baru," kata Marzuki.
Selain itu, Polda Aceh juga melakukan pendampingan teknis ke jajaran Polres, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana.
Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan kejaksaan dan lembaga peradilan, guna memastikan implementasi hukum berjalan efektif.
Ia juga menyoroti kekhususan Aceh yang memiliki hukum adat dan qanun jinayat yang perlu disinergikan dengan hukum nasional.
"Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci, mengingat di Aceh juga berlaku hukum adat dan qanun. Ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum," jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti kebutuhan regulasi turunan, integrasi sistem peradilan berbasis teknologi, hingga dukungan anggaran dan sarana prasarana.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendukung rencana penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) yang tengah disiapkan Otoritas Jas
EKONOMI
JAKARTA Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menepis isu yang menyebut Indonesia akan mengalami situasi chaos dalam waktu dekat. Ia men
POLITIK
JAKARTA Timnas Futsal Indonesia memastikan tiket ke final Piala AFF Futsal 2026 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 32 pada babak sem
OLAHRAGA
MEDAN Program peningkatan layanan kesehatan yang digagas Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mulai menunjukkan dampak nyata di Kepula
KESEHATAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan sektor riil di wilayahnya mendapatkan akses dan dukungan keuangan yang memadai g
EKONOMI
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerahkan tali asih kepada atlet peraih medali pada ajang SEA Games 2025 di Thailan
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah, mendorong seluruh koperasi di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan kemitr
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan keuangan
NASIONAL