Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KPK menegaskan pada prinsipnya setiap pengadaan barang di instansi pemerintah diperbolehkan sepanjang mengikuti aturan yang berlaku.
"Untuk pengadaan di instansi sepanjang sesuai regulasi yang ada, silakan saja," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada wartawan, Senin, 13 April 2026.Baca Juga:
Pernyataan KPK ini muncul di tengah sorotan publik dan DPR terhadap pengadaan 21.801 unit motor listrik yang disebut tidak pernah dilaporkan secara rinci ke parlemen.
Isu ini sebelumnya juga viral di media sosial, setelah beredar narasi adanya pengadaan hingga 70.000 unit kendaraan listrik untuk program MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana membantah angka tersebut. Ia menegaskan realisasi pengadaan hanya sebanyak 21.801 unit dari total kontrak awal 25.644 unit.
Menurut dia, motor listrik tersebut diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 48,5 persen dan digunakan untuk mendukung mobilitas petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
"Pengadaan ini bukan program mendadak. Sudah direncanakan dalam anggaran 2025 dan berjalan sesuai mekanisme," ujar Dadan.
Namun, pengadaan tersebut menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto menilai terdapat ketidaksinkronan informasi antara BGN dan Kementerian Keuangan, termasuk soal sempatnya rencana pengadaan disebut ditolak tetapi tetap berjalan.
Ia juga mempertanyakan urgensi dan harga pengadaan yang disebut mencapai Rp1,39 triliun.
Menurut dia, kondisi fiskal negara saat ini menuntut setiap belanja negara dilakukan secara ketat dan transparan.
"Semua harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik," kata Pulung.
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK