Bukan Karena Tembakan, Labfor Polda Sumut Ungkap Penyebab Pecahnya Kaca Rumah Dinas Wabup Deli Serdang
DELI SERDANG Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara memastikan pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serd
PERISTIWA
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KPK menegaskan pada prinsipnya setiap pengadaan barang di instansi pemerintah diperbolehkan sepanjang mengikuti aturan yang berlaku.
"Untuk pengadaan di instansi sepanjang sesuai regulasi yang ada, silakan saja," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada wartawan, Senin, 13 April 2026.Baca Juga:
Pernyataan KPK ini muncul di tengah sorotan publik dan DPR terhadap pengadaan 21.801 unit motor listrik yang disebut tidak pernah dilaporkan secara rinci ke parlemen.
Isu ini sebelumnya juga viral di media sosial, setelah beredar narasi adanya pengadaan hingga 70.000 unit kendaraan listrik untuk program MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana membantah angka tersebut. Ia menegaskan realisasi pengadaan hanya sebanyak 21.801 unit dari total kontrak awal 25.644 unit.
Menurut dia, motor listrik tersebut diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 48,5 persen dan digunakan untuk mendukung mobilitas petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
"Pengadaan ini bukan program mendadak. Sudah direncanakan dalam anggaran 2025 dan berjalan sesuai mekanisme," ujar Dadan.
Namun, pengadaan tersebut menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto menilai terdapat ketidaksinkronan informasi antara BGN dan Kementerian Keuangan, termasuk soal sempatnya rencana pengadaan disebut ditolak tetapi tetap berjalan.
Ia juga mempertanyakan urgensi dan harga pengadaan yang disebut mencapai Rp1,39 triliun.
Menurut dia, kondisi fiskal negara saat ini menuntut setiap belanja negara dilakukan secara ketat dan transparan.
"Semua harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik," kata Pulung.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menyatakan pihaknya tidak pernah diajak berkonsultasi dalam rencana pengadaan tersebut.
Ia menilai hal itu perlu segera dijelaskan oleh BGN dalam forum resmi DPR.
Sementara itu, BGN menegaskan motor listrik tersebut belum didistribusikan karena masih menunggu penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Distribusi akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan operasional di lapangan.
Di tengah perdebatan tersebut, DPR berencana memanggil BGN untuk memberikan penjelasan resmi dalam rapat kerja.
Polemik ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam pengelolaan anggaran negara.*
(tm/ad)
DELI SERDANG Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara memastikan pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serd
PERISTIWA
MEDAN Tim gabungan masih melanjutkan proses evakuasi korban ledakan yang terjadi di rumah nomor 3B, Komplek Grand Polonia, Kota Medan, S
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi banjir yang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Ia meminta Peme
PERISTIWA
LANGKAT Kisah cinta pasangan muda di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang memilih menikah meski berbeda keyakinan, berujung pada pros
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap bahwa kliennya pernah mengajukan pinjaman bank senilai sekitar Rp10 miliar u
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung lokasi ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Kompleks Grand Poloni
PERISTIWA
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BetulBetul melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Sumatera Utara terhadap PT Pertamina Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) menggelar aksi damai di dep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAHAN