JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk segera mempercepat pendataan hunian tetap (huntap).
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemda untuk menyelesaikan pendataan secara akurat, termasuk klasifikasi jenis huntap.
"Saya kasih deadline sampai Rabu depan. Data harus akurat agar pembangunan bisa segera dilakukan," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, terdapat tiga klasifikasi huntap yang harus didata, yakni huntap in situ (dibangun di lokasi semula), huntap ex situ mandiri (relokasi pilihan warga), serta huntap ex situ terpusat atau komunal.
Menurut Tito, kecepatan dan ketepatan data menjadi kunci dalam mempercepat proses pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Ia juga meminta kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan dan membentuk tim kecil agar proses pendataan berjalan lebih efektif.
Berdasarkan data sementara, total kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Rinciannya meliputi Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.
Namun, data tersebut masih akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dilakukan pembangunan.
"Nanti akan dicek kembali apakah benar rusak berat atau hilang, sehingga layak mendapatkan huntap," jelasnya.
Pembangunan huntap nantinya akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain itu, dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi sosial dan institusi negara yang turut membantu percepatan pembangunan.
Tito menegaskan, daerah yang telah menyelesaikan pendataan lebih cepat akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan.
"Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lambatnya pendataan," tegasnya.*
(k/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
