JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
Temuan itu didasarkan pada laporan Posko Pengaduan Konstitusional Guru yang dibuka Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia.
Anggota Divisi Advokasi ICW sekaligus perwakilan koalisi, Yassar Aulia, mengatakan sebanyak 151 dari 173 guru pelapor atau sekitar 88 persen menyatakan program MBG mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).Baca Juga:
"Setidaknya 88 persen guru merasa pelaksanaan proyek MBG mempengaruhi kegiatan belajar mengajar," kata Yassar dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan gangguan paling banyak terjadi pada perubahan jadwal belajar di kelas.
Sebanyak 90 guru melaporkan jam pelajaran terganggu karena distribusi dan konsumsi makanan harus dilakukan di tengah kegiatan sekolah.
"Jam pelajaran berhenti untuk mengambil atau mengonsumsi MBG," ujarnya.
Selain itu, 54 guru menyebut program tersebut menambah beban kerja tenaga pendidik.
Guru disebut harus membagikan makanan, menghitung wadah makanan, hingga membersihkan kelas setelah kegiatan selesai.
"Guru harus membagikan makanan, menghitung ompreng, mengawasi siswa, dan bersih-bersih," kata Yassar.
ICW juga mencatat 41 guru menilai MBG membuat siswa kurang fokus belajar, sementara 30 guru melaporkan distribusi makanan tidak tepat waktu.
Sebanyak 25 guru lainnya mengeluhkan kualitas makanan, termasuk kebersihan dan ketertiban kelas akibat sisa makanan.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
