Ketika Opini Menabrak Hukum: “Tugil”-nya Kritik yang Kehilangan Nalar
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA — Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut diserahkan melalui Koalisi Sipil yang mendatangi Sekretariat Negara untuk meminta agar diteruskan kepada Presiden.
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan penyerahan surat dilakukan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), SAFEnet, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, KontraS, dan Amnesty International Indonesia.Baca Juga:
"Kami sudah berkirim surat pemberitahuan ke Kemensetneg bahwa kami akan menyerahkan surat desakan dari masyarakat sipil," kata Dimas di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, surat tersebut berisi desakan agar Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti kasus yang menimpa Andrie Yunus secara serius.
Selain itu, Koalisi Sipil juga membawa surat langsung yang ditulis oleh Andrie Yunus untuk diserahkan melalui Kemensetneg.
Dalam surat tersebut, Andrie Yunus mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas peristiwa penyiraman air keras yang dialaminya.
Menurut Koalisi Sipil, pembentukan TGPF dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh aparat.
Hingga kini, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait surat dan desakan tersebut.
Berikut lengkap isi surat Andrie Yunus:
Jakarta, 17 April 2026
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Editor: Raman Krisna
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL