Kasus Air Keras Andrie Yunus Berlanjut, Polda Metro Siap Gandeng Oditur Militer
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan menindaklanjuti putusan praperadilan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordina
NASIONAL
JAKARTA — Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut diserahkan melalui Koalisi Sipil yang mendatangi Sekretariat Negara untuk meminta agar diteruskan kepada Presiden.
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan penyerahan surat dilakukan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), SAFEnet, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, KontraS, dan Amnesty International Indonesia.Baca Juga:
"Kami sudah berkirim surat pemberitahuan ke Kemensetneg bahwa kami akan menyerahkan surat desakan dari masyarakat sipil," kata Dimas di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, surat tersebut berisi desakan agar Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti kasus yang menimpa Andrie Yunus secara serius.
Selain itu, Koalisi Sipil juga membawa surat langsung yang ditulis oleh Andrie Yunus untuk diserahkan melalui Kemensetneg.
Dalam surat tersebut, Andrie Yunus mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas peristiwa penyiraman air keras yang dialaminya.
Menurut Koalisi Sipil, pembentukan TGPF dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh aparat.
Hingga kini, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait surat dan desakan tersebut.
Berikut lengkap isi surat Andrie Yunus:
Jakarta, 17 April 2026
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Editor: Raman Krisna
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan menindaklanjuti putusan praperadilan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordina
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap rokok elektronik atau vape sebagai produk y
KESEHATAN
BINJAI Tim gabungan yang terdiri dari Polres Binjai, TNI, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai, dan Satpol PP menggelar razia di se
HUKUM DAN KRIMINAL
LEBAK Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi bangsa
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Polres Pematangsiantar berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dinas milik Kodim 0207/Simalungun hanya dalam wakt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kola
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden TimorLeste Jos RamosHorta memuji Indonesia sebagai salah satu contoh terbaik negara demokrasi yang berhasil menjaga p
INTERNASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menegaskan potensi tanaman herbal Indonesia tidak kalah dibandingkan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkap motif di balik kasus dugaan pemalsuan
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat inflasi bulanan atau month to month (mtm) sebesar 0,89 persen pada Mei 2026. A
EKONOMI