Di sisi lain, 11 guru melaporkan program tersebut tidak berdampak signifikan terhadap KBM dan dapat memberikan dampak positif apabila dikelola lebih baik.
Data ICW ini dihimpun dari 173 guru di berbagai provinsi, dengan mayoritas responden merupakan guru PPPK dan honorer.
Pengumpulan laporan dilakukan pada 9 Maret hingga 16 April 2026.
Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG cukup tinggi.
Sebanyak 60,6 persen responden menyatakan cukup puas dan 12,2 persen sangat puas terhadap program tersebut.
Namun ICW juga mencatat dampak lain di luar proses belajar, yakni terhadap kesejahteraan guru.
Sebanyak 82 persen guru pelapor menyebut kebijakan anggaran pemerintah saat ini berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.
Yassar menyebut isu yang paling sering muncul adalah ketidakpastian status kerja, termasuk skema PPPK paruh waktu yang dianggap belum jelas, kontrak yang tidak pasti diperpanjang, hingga persoalan gaji dan tunjangan.
"Cerita soal gaji guru kecil atau tidak layak muncul 32 kali, dan honor terlambat 21 kali," ujarnya.
ICW menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap desain implementasi program MBG agar tidak mengganggu kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.*