Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ia menilai regulasi kepemiluan perlu diperbarui secara berkala agar sesuai dengan dinamika politik dan perkembangan zaman.
Hasto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
"Pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan dalam suara rakyat yang secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya," kata Hasto kepada wartawan.
Ia menekankan pemilu merupakan agenda lima tahunan yang membutuhkan persiapan matang, termasuk dari sisi regulasi.
Karena itu, menurut dia, pembahasan RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut di parlemen.
PDI-P, kata Hasto, mendorong adanya kerja sama lintas fraksi di DPR agar proses legislasi berjalan lebih efektif.
"PDI Perjuangan mendorong kerja sama dengan fraksi-fraksi agar segera dilakukan pembahasan Undang-Undang Pemilu," ujarnya.
Hasto juga menyebut partainya telah melakukan sejumlah kajian internal melalui forum diskusi dan workshop.
Pembahasan itu mencakup isu-isu strategis dalam sistem pemilu, termasuk ambang batas parlemen hingga penguatan independensi penyelenggara pemilu.
"PDI Perjuangan telah mempersiapkan dengan mengadakan berkali-kali workshop untuk membahas isu-isu strategis terkait sistem pemilu, ambang batas minimal, dan juga independensi penyelenggara pemilu," kata dia.
Ia menilai percepatan pembahasan RUU Pemilu penting karena tahapan pemilu membutuhkan waktu panjang dan harus dirancang secara terukur sejak awal.*
(kp/ad)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN