Menteri ATR/BPN Genjot Reformasi Layanan Pertanahan: Targetkan Tak Ada Lagi Penumpukan Berkas

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanahan hingga mencapai kondisi zero berkas atau tanpa penumpukan layanan.

Target ini ditetapkan sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi di sektor pertanahan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa pihaknya telah mencatat penurunan jumlah berkas layanan pertanahan dalam satu kuartal terakhir.

Baca Juga:

• Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Penurunan tersebut mencapai sekitar 22.000 berkas.

"Sudah ada penurunan selama satu kuartal ini. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas yang masuk di Kuartal I, II, dan III tahun 2025 sudah harus zero berkas," ujar Nusron, Sabtu (18/4/2026).

Nusron menegaskan bahwa seluruh jajaran diminta bekerja sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta kantor wilayah (Kanwil) BPN di daerah yang masih memiliki tunggakan berkas untuk segera melakukan percepatan melalui rapat khusus.

Menurutnya, target penyelesaian berkas Kuartal I 2025 ditetapkan selesai pada akhir Mei 2026, sementara berkas Kuartal 2025 ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

"Kita tetap ada target penurunan hingga mendekati nol berkas agar pelayanan tertib," kata Nusron.

Ia juga meminta sejumlah pejabat eselon I di lingkungan ATR/BPN, termasuk Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Inspektorat Jenderal, serta Pusdatin, untuk menyusun strategi percepatan penyelesaian berkas.

Strategi tersebut mencakup perbaikan sistem, mitigasi teknologi, hingga pembenahan standar operasional prosedur (SOP) agar kasus penumpukan tidak kembali terjadi.

"Kita buat strategi untuk men-cleansing berkas seperti ini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi, baik melalui teknologi maupun perbaikan SOP," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa tren penyelesaian berkas menunjukkan perbaikan.

Hingga 2025, jumlah berkas layanan pertanahan yang berhasil diselesaikan tercatat mencapai 12.285 berkas.

"Penurunannya cukup signifikan meskipun ada libur panjang hari raya," ujarnya.

Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti sengketa tanah, masalah batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi oleh pemohon.*

(km/ad)

Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Momentum HDSD 2026, Pemprov Sumut Ajak Hapus Stigma Down Syndrome: Bukan Dikasihani, Tapi Diberi Kesempatan

Bupati Malang Lantik Anaknya Jadi Kepala Dinas, Hasto: Tidak Elok dan Abaikan Meritokrasi

Sengketa Tanah Abang Memanas, Tiga Pihak Klaim Lahan 4,3 Hektare

Megawati Serukan Reformasi PBB: Usul Hak Veto Dihapus, Markas Dipindah ke Negara Netral

Ada Apa di Disdik Batu Bara? Tiga Kabid Kompak Mengundurkan Diri