Prabowo Sebut Dunia Justru Belajar Program MBG Indonesia: Jangan Jadi Bangsa Rendah Diri

CILACAP – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan kebanggaannya terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KopdesMerah Putih).

Meski di media sosial kedua program tersebut kerap menuai kritik dan perdebatan publik, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri terhadap negara lain.

Dalam kunjungan kerja di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Prabowo menyebut banyak negara kini justru mempelajari implementasi program MBG di Indonesia.

Baca Juga:

• Tekan Praktik Nikah Siri, Wali Kota Medan Dorong APRI Susun Standarisasi SOP Ijab Kabul

"Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita," ujar Prabowo.

Ia mengeklaim, program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.

"Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu? Ini luar biasa," katanya.

Prabowo juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang disebutnya akan segera diresmikan dalam skala besar.

Pemerintah berencana membentuk hingga 25.000 koperasi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya berbentuk administratif, tetapi juga dilengkapi infrastruktur seperti gudang, cold storage, gerai usaha, kendaraan distribusi, hingga fasilitas produksi.

"Ini bukan koperasi di atas kertas. Ini koperasi yang benar-benar bekerja," tegasnya.

Ia bahkan menyebut skala pembangunan koperasi ini sebagai yang pertama dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia.

Di sisi lain, program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menuai sorotan publik.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara karena belum memenuhi standar teknis, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Meski demikian, fasilitas yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk mendukung pelatihan dan pemenuhan standar operasional.

"Ini untuk memastikan kualitas layanan tetap sesuai standar," ujar Dadan.

Namun, kebijakan tersebut memunculkan sorotan setelah adanya pernyataan berbeda dari pejabat BGN terkait prinsip "no service no pay" yang sebelumnya menegaskan insentif akan dihentikan jika layanan tidak berjalan.

Perbedaan pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan dalam implementasi program MBG di lapangan.*

(tm/ad)

Tekan Praktik Nikah Siri, Wali Kota Medan Dorong APRI Susun Standarisasi SOP Ijab Kabul

Wali Kota Medan Dukung Sosialisasi Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, RSU Eshmun Siap Layani Peserta Taspen

May Day 2026 di Sumut Dipusatkan di GOR Astaka, Pemprov Siapkan Dialog dan Perlindungan 20 Ribu Pekerja Rentan

Pemkab Asahan Terima Tim Supervisi HKG PKK Sumut 2026, Perkuat Peran Keluarga dalam Pembangunan Daerah

Kloter 7 Asal Asahan Resmi Diberangkatkan dari Asrama Haji Medan, Suasana Haru Iringi Keberangkatan Jamaah

Pemerintah Beri Diskon 50% Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Mandiri, Berlaku Bertahap hingga 2027