CILACAP – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan kebanggaannya terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KopdesMerah Putih).
Meski di media sosial kedua program tersebut kerap menuai kritik dan perdebatan publik, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri terhadap negara lain.
Dalam kunjungan kerja di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Prabowo menyebut banyak negara kini justru mempelajari implementasi program MBG di Indonesia.Baca Juga:
"Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita," ujar Prabowo.
Ia mengeklaim, program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
"Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu? Ini luar biasa," katanya.
Prabowo juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang disebutnya akan segera diresmikan dalam skala besar.
Pemerintah berencana membentuk hingga 25.000 koperasi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.
Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya berbentuk administratif, tetapi juga dilengkapi infrastruktur seperti gudang, cold storage, gerai usaha, kendaraan distribusi, hingga fasilitas produksi.
"Ini bukan koperasi di atas kertas. Ini koperasi yang benar-benar bekerja," tegasnya.
Ia bahkan menyebut skala pembangunan koperasi ini sebagai yang pertama dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia.
Di sisi lain, program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menuai sorotan publik.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara karena belum memenuhi standar teknis, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Meski demikian, fasilitas yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk mendukung pelatihan dan pemenuhan standar operasional.
"Ini untuk memastikan kualitas layanan tetap sesuai standar," ujar Dadan.
Namun, kebijakan tersebut memunculkan sorotan setelah adanya pernyataan berbeda dari pejabat BGN terkait prinsip "no service no pay" yang sebelumnya menegaskan insentif akan dihentikan jika layanan tidak berjalan.
Perbedaan pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan dalam implementasi program MBG di lapangan.*
(tm/ad)
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo menegaskan proses verifikasi berkas persyaratan Gibran Rakabuming Raka saat maju pada Pilkada S
NASIONAL
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
DELI SERDANG DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah meng
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan bekerja lebih agresif, terukur dan bero
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
