JAKARTA - Perwakilan buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk segera mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026. Mereka memberikan tenggat waktu satu minggu sebelum aksi lanjutan dilakukan secara lebih besar.
Desakan tersebut disampaikan usai pertemuan antara perwakilan serikat buruh dan Kemnaker pada Kamis (7/5/2026).
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.Baca Juga:
"Kami kasih batas waktu satu minggu. Jika Permenaker 07/2026 belum dicabut, kami pastikan FSPMI dan KSPI akan turun lebih besar lagi," kata Suparno kepada wartawan.
Menurut Suparno, buruh menilai aturan tersebut telah berdampak langsung di lapangan, termasuk memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri. Ia menyebut beberapa perusahaan bahkan sudah mulai menerapkan kebijakan baru tak lama setelah aturan itu diterbitkan.
"Baru tanggal 30 April keluar aturan, 2 Mei sudah ada implementasi di lapangan. Bahkan ada PHK di gudang-gudang," ujarnya.
Ia menambahkan, buruh meminta agar Permenaker tersebut dicabut terlebih dahulu sebelum pemerintah melibatkan kembali seluruh stakeholder, baik dari unsur pengusaha maupun pekerja, untuk membahas aturan terkait alih daya.
"Kami minta dicabut dulu, baru kemudian duduk bersama membahas ulang agar ada kepastian perlindungan buruh, termasuk soal upah dan jaminan sosial," katanya.
FSPMI juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan secara nasional apabila tuntutan mereka tidak direspons pemerintah dalam batas waktu yang diberikan.
Aksi tersebut disebut tidak hanya akan dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga akan meluas ke berbagai daerah industri di Indonesia.*
(oz/dh)
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi
EKONOMI
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
MEDAN Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D, membenarkan dirinya telah dipanggil oleh Kejaksa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan
POLITIK
