Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

PATI — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati.

Pendampingan mencakup pemulihan psikologis, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan pendidikan para santri.

Gus Ipul mengatakan hal itu setelah bertemu langsung dengan para korban yang didampingi orang tua mereka di Pati, Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

"Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban dan memikirkan bersama agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikannya," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan pemerintah bersama pemerintah daerah akan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi secara menyeluruh.

Menurut dia, negara hadir di sisi korban dalam penanganan kasus tersebut.

"Kita semua berdiri di sisi korban. Kami bersama Bupati akan bekerja sama memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan," ujarnya.

Terkait keberlanjutan pendidikan para santri, Gus Ipul menyebut keputusan teknis akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan instansi terkait.

Pemerintah, kata dia, memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.

"Pada dasarnya kita ingin akses pendidikan tetap bisa diperoleh, di tempat yang paling aman dan nyaman," katanya.

Ia juga menyatakan pemerintah akan melakukan asesmen terhadap kondisi korban dan keluarga untuk menentukan bentuk penanganan lanjutan yang sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengutuk keras peristiwa pelecehan seksual tersebut dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.

"Kita mengutuk keras kejadian itu. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup," ujarnya.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus tersebut.

Satgas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam proses pendampingan lanjutan.*

(tb/ad)

MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

Status Guru Honorer 2027 Dipersoalkan, Pemprov Sumut Masih Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah Pusat

Kemnaker Gelontorkan Rp30,3 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumbar, Fokus Pelatihan AI

Prabowo Titip Pesan Menyentuh untuk Jemaah Haji Indonesia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Kejari Morowali Utara Eksekusi Mantan Bupati Terkait Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas

Sekjen Projo: Jokowi Bukan Milik Kelompok atau Partai Mana Pun, Tapi Milik Rakyat Indonesia