APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana
MEDAN Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pel
NASIONAL
Prinsip utama dalam pemenuhan hak narapidana, lanjutnya, adalah non-diskriminasi dengan tetap tunduk pada aturan hukum.
"Prinsip pemberian hak narapidana yakni non diskriminasi dan taat pada hukum. Meskipun narapidana diberikan akses pendidikan namun tetap harus dilakukan dengan pengawasan," ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan tersebut termasuk pendampingan petugas lapas saat narapidana mengikuti perkuliahan daring untuk memastikan fasilitas tidak disalahgunakan.
"Salah satu pengawasan yang dilakukan yakni petugas lapas harus mendampingi narapidana pada saat melakukan perkuliahan daring," katanya.*
(km/ad)
MEDAN Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pel
NASIONAL
JAKARTA Indonesia masih menghadapi penyusutan lahan sawah dalam jumlah besar setiap tahun. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius te
PERTANIAN AGRIBISNIS
BOGOR Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya
NASIONAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU Indonesia) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi menyelu
PENDIDIKAN
VANCOUVER Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 20 pada pertandingan babak
OLAHRAGA
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL