Setelah 5 Tahun Menanti, Jalan Sumatera Binjai Utara Akhirnya Mulus, PKS Minta Drainase Disikut
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman RI akan memeriksa Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Pemeriksaan terhadap Hery Susanto dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/5/2026) mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan setelah Majelis Etik lebih dahulu meminta keterangan sejumlah pihak terkait, termasuk anggota panitia seleksi Ombudsman RI periode 2026-2031.
Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan berbagai informasi dan bukti dari internal Ombudsman hingga lembaga terkait, termasuk Kejaksaan.Baca Juga:
"Kita sudah kumpulkan bukti-bukti dari internal sudah, dari lembaga terkait seperti Kejaksaan sudah, dari DPR sebagian juga sudah. Jadi kami menganggap sudah cukup untuk mengambil keputusan," ujar Jimly di Kantor Ombudsman RI, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
Menurut Jimly, status tersangka yang disandang Hery Susanto sudah memenuhi unsur pertimbangan etik karena berpotensi menghambat tugas dan fungsi sebagai pimpinan lembaga negara.
"Kalau anggota, wakil ketua, atau ketua tidak bisa bekerja selama lebih dari tiga bulan, itu bisa menjadi alasan pemberhentian," katanya.
Dia menegaskan proses etik terhadap Hery Susanto tidak harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Langkah itu dilakukan demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap Ombudsman RI.
"Kita harapkan Ombudsman ini bisa diperbaiki kinerjanya supaya kepercayaan publik kembali pulih. Standar etika di Ombudsman harus lebih tinggi dari tempat lain," ujarnya.
Meski demikian, Majelis Etik tetap memberikan kesempatan kepada Hery Susanto untuk menyampaikan klarifikasi sebelum keputusan final diambil.
"Tetap harus didengar dulu klarifikasi dari yang bersangkutan. Itu akan dilakukan hari Senin," kata Jimly.
Jimly juga menyebut apabila Hery atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pemeriksaan, Majelis Etik tetap akan melanjutkan proses pengambilan keputusan etik.
"Kalau dia tidak datang, berarti melepaskan haknya untuk didengar. Setelah itu Majelis Etik bisa langsung membuat keputusan," ujarnya.
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kepala Desa Majelis Hidayah, Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mulai mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon presiden (capre
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan Rp 46,1 miliar untuk proyek pematangan lahan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi jabatan tujuh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), termasuk di Sumatera Utara (S
NASIONAL
TOBA Ukiran Gorga menjadi salah satu ciri khas rumah adat Batak Toba yang mudah dikenali melalui perpaduan warna merah, hitam, dan putih.
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026. Realisasi tersebut setara 59,4 da
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Kuwait mengecam keras serangan kelompok Houthi yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. K
INTERNASIONAL
BINJAI Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai terus mengembangkan program pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Melalui kegia
NASIONAL
ACEH BESAR Warga Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, rutin menggelar kegiatan gotong royong set
SENI DAN BUDAYA