BGN Hentikan MBG Saat Libur Sekolah, Skema Bundling Resmi Dihapus

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sistem bundling dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini membuat pembagian makanan bergizi tidak lagi dilakukan saat siswa sedang menjalani libur sekolah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sebelumnya sistem bundling diterapkan untuk mengantisipasi hari libur sekolah yang jatuh di tengah pekan. Dalam skema tersebut, siswa menerima paket makanan yang bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi saat libur.

Namun, kebijakan tersebut kini dihentikan sebagai bagian dari penyesuaian program dan upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Baca Juga:

• Rupiah Dekati Rp17.900 per Dolar AS, Pemerintah Pastikan APBN Aman dan BBM Subsidi Tak Naik

"Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi," ujar Sony dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/206).

Menurut Sony, distribusi MBG kini hanya akan dilakukan pada hari aktif belajar mengajar ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembagian makanan saat peserta didik sedang menjalani masa libur atau kegiatan di luar sekolah.

"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG," katanya.

BGN menilai kebijakan baru tersebut akan membuat distribusi program lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari optimalisasi penggunaan anggaran negara.

Sementara itu, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan sesuai target meskipun dilakukan penyesuaian pola distribusi. Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang difokuskan untuk mendukung operasional program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Berdasarkan data BGN hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program prioritas tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi justru dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaat program semakin luas dan berkelanjutan.

"Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ujar Nanik.

Dengan kebijakan baru ini, seluruh distribusi MBG akan disesuaikan dengan kalender kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efisien dan terukur.*

(d/dh)

Rupiah Dekati Rp17.900 per Dolar AS, Pemerintah Pastikan APBN Aman dan BBM Subsidi Tak Naik

Dolar AS Diprediksi Tembus Rp18.000, Rupiah Masih Dibayangi Tekanan Berat

Efek Berganda Program MBG, Rico Waas Sebut 255 SPPG di Medan Bisa Gerakkan Ekonomi Warga dan UMKM

Ketua PBNU Nilai Bantuan Sapi Kurban Presiden dari APBN Sah, Asal Tepat Sasaran

BGN Dituding Tipu 97 Rekanan, Hasil Pekerjaan Senilai Rp 1 Triliun Lebih Belum Dibayar

Qurban Warnai Idul Adha 1447 H Yayasan SPPG CERIA Binjai, Warga Hadiri Kebersamaan