Pemerintah Gandeng Danantara dan Himbara untuk Percepat Sekolah Rakyat
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan Danantara serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) unt
EKONOMI
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa proses pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan seluruh tahapan pengajuan hingga verifikasi SPPG dilakukan secara resmi dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan meminta imbalan tertentu.
"Seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak pernah dipungut biaya oleh Badan Gizi Nasional," ujar Sony dalam keterangan pers, Sabtu (30/5/2026).Baca Juga:
Menurut Sony, sejak awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, BGN telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk menawarkan jasa pengurusan pembangunan SPPG.
Ia menegaskan BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi pembangunan SPPG dengan cara membayar sejumlah uang.
"BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan membayar sejumlah uang," tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan penipuan yang mengatasnamakan pembangunan dapur MBG di berbagai daerah. Sejumlah korban diketahui mendatangi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi dan dana yang telah diserahkan kepada pelaku tidak kembali.
Setelah melakukan klarifikasi, BGN menyarankan para korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum agar kasus tersebut dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sony mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi terkait pembangunan SPPG melalui kanal resmi BGN. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya korban baru akibat praktik penipuan yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Sebelumnya, kasus dugaan penipuan pendirian SPPG terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pelaku diduga menawarkan titik lokasi pembangunan SPPG, pembangunan fasilitas dapur hingga janji operasional dengan meminta sejumlah uang kepada korban.
Namun setelah dana diserahkan, proyek yang dijanjikan tidak kunjung berjalan dan uang korban tidak dikembalikan. Kasus tersebut kini menjadi perhatian dan sedang ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
BGN kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.*
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan Danantara serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) unt
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menanggapi rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkeli
POLITIK
JAKARTA Wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di sekolahsekolah Indonesia mendapat respons d
NASIONAL
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kerusuhan antar mahasiswa yang berujung pada pembakaran dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI tengah menjadi sorotan publik menyusul munculnya dua perkara hukum yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan
POLITIK
MAUMERE Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Kopera
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa proses pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan
NASIONAL
JAKARTA Aktualisasi nilainilai Pancasila secara nyata dan konsisten dinilai semakin penting di tengah meningkatnya sentimen xenophobia
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong transformasi penempatan Pekerja Migran
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat dengan membangun Ins
PEMERINTAHAN