PSI Pertanyakan Rencana PKS Manfaatkan Lintas Fraksi DPR untuk Bahas Polemik Ijazah Gibran
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani satuan pendidikan tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
Menurut Hetifah, aspek paling krusial dalam implementasi kebijakan tersebut adalah ketersediaan serta kompetensi guru.Baca Juga:
Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang, perluasan mata pelajaran bahasa asing justru berisiko tidak berjalan efektif di lapangan.
"Terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Perancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini," ujar Hetifah, Minggu (31/5/2026).
Ia menambahkan, dukungan terhadap peningkatan kemampuan bahasa asing siswa tetap diperlukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan global.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai dengan kesiapan infrastruktur pendidikan.
"Yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru," kata dia.
Hetifah juga mendorong agar metode pembelajaran bahasa asing dibuat lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ia menyebut pendekatan berbasis percakapan, permainan, musik, film, hingga teknologi digital dinilai lebih efektif dibandingkan metode hafalan semata.
"Pendekatan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, dan teknologi digital akan lebih efektif dibandingkan metode yang terlalu menekankan hafalan dan teori," ujarnya.
Menurut politikus Partai Golkar itu, keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, melainkan oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan diterapkan secara bertahap dan realistis.
"Dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik," kata Hetifah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong penguatan penguasaan bahasa asing di kalangan pelajar Indonesia.
Selain Bahasa Inggris, Prabowo menginstruksikan agar Bahasa Perancis mulai diajarkan di sekolah, menyusul rencana sebelumnya terkait Bahasa Portugis.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).
"Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo.*
(km/ad)
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
DELI SERDANG Jumlah santri dan guru yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam peringatan Hari Santri Nasional
PERISTIWA
MEDAN Teras Pelajar Sumut Berkah menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi generasi
PENDIDIKAN
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah diriny
POLITIK
JAKARTA Enam menteri Kabinet Merah Putih memperoleh persentase di bawah 1 persen dalam survei penilaian kinerja menteri yang dirilis Ind
NASIONAL
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
JAKARTA Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat menjadi salah satu f
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengakui tingginya persoalan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Ia menyebut Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Malaysia menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lin
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasi
NASIONAL