Resmi Mulai Besok! Ekspor Batu Bara hingga CPO Masuk Masa Transisi Satu Pintu Lewat PT DSI
JAKARTA Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui P
EKONOMI
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SUB-72 sempat tidak menerima makanan saat berada di Mina pada fase puncak ibadah haji.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, mengatakan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur distribusi konsumsi antara pihak syarikah dan petugas pengawas konsumsi di Markaz 71.
Menurut Ichsan, makanan yang seharusnya diserahkan kepada petugas pengawas konsumsi untuk didistribusikan kepada jemaah justru diletakkan langsung oleh pihak syarikah di area tengah gang tanpa pemberitahuan kepada petugas yang bertanggung jawab.Baca Juga:
"Kondisi ini ditandai dengan tidak adanya dokumen tanda terima distribusi yang lazim digunakan sebagai bukti penyerahan makanan kepada pengawas konsumsi," kata Ichsan dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Akibat ketidaksesuaian prosedur tersebut, petugas mengalami kesulitan memastikan kelompok jemaah yang telah menerima makanan dan yang belum mendapatkan layanan konsumsi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, petugas pengawas konsumsi melakukan pengecekan langsung ke setiap tenda dan mendistribusikan makanan kepada rombongan yang belum menerima jatah konsumsi.
Menurut Ichsan, proses verifikasi dan distribusi ulang membutuhkan waktu cukup lama karena dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh haknya.
"Seluruh proses baru dapat diselesaikan pada sore hari setelah petugas memastikan seluruh jemaah di lokasi mendapatkan makanan," ujarnya.
Kemenhaj menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan atau tidak tersedianya makanan bagi jemaah haji Indonesia.
Persediaan konsumsi disebut telah tersedia sesuai kebutuhan, namun terjadi kendala dalam mekanisme distribusi di lapangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, makanan untuk jemaah sebenarnya telah tersedia. Kendala yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian prosedur distribusi sehingga sebagian makanan tidak tercatat dalam mekanisme serah terima yang berlaku," kata Ichsan.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan syarikah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji.
Langkah tersebut dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada fase layanan berikutnya.
Kemenhaj juga mengapresiasi respons cepat petugas lapangan yang melakukan verifikasi dan distribusi ulang hingga seluruh jemaah mendapatkan layanan konsumsi sebagaimana mestinya.
"Kami telah meminta pihak syarikah untuk memastikan seluruh distribusi konsumsi dilakukan sesuai prosedur, termasuk pemberitahuan kepada petugas pengawas konsumsi dan pencatatan serah terima yang jelas," ujar Ichsan.
Ia menambahkan, perbaikan prosedur distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan dan memastikan hak-hak jemaah terpenuhi secara tepat waktu selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.*
(in/ad)
JAKARTA Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui P
EKONOMI
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komodi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia mulai Juni 2026
POLITIK
JAKARTA Ulama kharismatik Indonesia, Said Aqil Siroj, mengingatkan pentingnya menjaga diri dari dorongan hawa nafsu yang dinilai menjadi
AGAMA
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peserta Program Magang Nasional atau MagangHub dapat memperoleh sertifikasi k
NASIONAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membantu proses pemulangan jenazah seorang warga Kabupaten Pidie yang meninggal dunia di Mal
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional
NASIONAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan
NASIONAL
SURABAYA Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya untuk
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung lang
EKONOMI