“Yang Cadangan Akan Kita Mainkan” Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet Merah Putih?
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SUB-72 sempat tidak menerima makanan saat berada di Mina pada fase puncak ibadah haji.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, mengatakan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur distribusi konsumsi antara pihak syarikah dan petugas pengawas konsumsi di Markaz 71.
Menurut Ichsan, makanan yang seharusnya diserahkan kepada petugas pengawas konsumsi untuk didistribusikan kepada jemaah justru diletakkan langsung oleh pihak syarikah di area tengah gang tanpa pemberitahuan kepada petugas yang bertanggung jawab.Baca Juga:
"Kondisi ini ditandai dengan tidak adanya dokumen tanda terima distribusi yang lazim digunakan sebagai bukti penyerahan makanan kepada pengawas konsumsi," kata Ichsan dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Akibat ketidaksesuaian prosedur tersebut, petugas mengalami kesulitan memastikan kelompok jemaah yang telah menerima makanan dan yang belum mendapatkan layanan konsumsi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, petugas pengawas konsumsi melakukan pengecekan langsung ke setiap tenda dan mendistribusikan makanan kepada rombongan yang belum menerima jatah konsumsi.
Menurut Ichsan, proses verifikasi dan distribusi ulang membutuhkan waktu cukup lama karena dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh haknya.
"Seluruh proses baru dapat diselesaikan pada sore hari setelah petugas memastikan seluruh jemaah di lokasi mendapatkan makanan," ujarnya.
Kemenhaj menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan atau tidak tersedianya makanan bagi jemaah haji Indonesia.
Persediaan konsumsi disebut telah tersedia sesuai kebutuhan, namun terjadi kendala dalam mekanisme distribusi di lapangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, makanan untuk jemaah sebenarnya telah tersedia. Kendala yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian prosedur distribusi sehingga sebagian makanan tidak tercatat dalam mekanisme serah terima yang berlaku," kata Ichsan.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan syarikah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji.
Langkah tersebut dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada fase layanan berikutnya.
Kemenhaj juga mengapresiasi respons cepat petugas lapangan yang melakukan verifikasi dan distribusi ulang hingga seluruh jemaah mendapatkan layanan konsumsi sebagaimana mestinya.
"Kami telah meminta pihak syarikah untuk memastikan seluruh distribusi konsumsi dilakukan sesuai prosedur, termasuk pemberitahuan kepada petugas pengawas konsumsi dan pencatatan serah terima yang jelas," ujar Ichsan.
Ia menambahkan, perbaikan prosedur distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan dan memastikan hak-hak jemaah terpenuhi secara tepat waktu selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.*
(in/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebak
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengaku geram dengan sejumlah kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana sebesar Rp160.370.283.211 atau sekitar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 2
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat mengelola keuangan d
NASIONAL
DELI SERDANG Polisi menyita 1.152 unit vape yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate dari sebuah bengkel sepeda motor di Desa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letjen TNI Widi Prasetijono, mantan Pangdam IV/Diponegoro yang pernah menjadi ajudan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), dija
HUKUM DAN KRIMINAL