Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi: Saya Bukan Menteri yang Sempurna, Tapi Tak Korupsi
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan dirinya bukan pemim
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, Arab Saudi.
Menurut Irma, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pemerataan pelaksanaan program MBG di dalam negeri sebelum memperluas cakupan program ke luar negeri.
"Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri. Masih banyak anak sekolah di Indonesia yang belum mendapatkan jatah MBG," kata Irma kepada wartawan, Selasa, 2 Juni 2026.Baca Juga:
Irma menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu efektivitas program MBG terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia.
Ia menekankan bahwa tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan status gizi sekaligus menekan angka stunting nasional.
"Fokus dulu agar fungsi MBG di dalam negeri dapat dibuktikan, betul-betul meningkatkan imunitas anak, meningkatkan IQ, dan menurunkan angka stunting melalui kualitas gizi yang diberikan di setiap SPPG," ujarnya.
Selain aspek manfaat program, Irma juga menyoroti kemampuan fiskal negara apabila program MBG diperluas hingga ke luar negeri.
Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan beban anggaran dan mekanisme pengawasan yang akan semakin kompleks.
Ia menilai jika alasan perluasan program didasarkan pada hak anak-anak pekerja migran Indonesia, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan anak-anak buruh migran Indonesia di negara lain yang jumlahnya jauh lebih besar.
"Kalau bicara hak, anak-anak buruh migran Indonesia di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun, kita harus melihat kemampuan fiskal negara. Belum lagi persoalan pengawasan di masing-masing negara," kata Irma.
Ia mencontohkan Malaysia yang memiliki jumlah pekerja migran Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Arab Saudi dan dinilai juga membutuhkan perhatian pemerintah.
Wacana pemberian MBG bagi anak-anak Indonesia di Arab Saudi sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, saat mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah.
Menurut Dadan, terdapat sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Dalam kunjungan itu, para siswa disebut menyampaikan keinginan untuk mendapatkan program MBG seperti yang diterapkan di Indonesia.
"Saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran memiliki harapan masa depan yang lebih baik," kata Dadan.
Ia mengungkapkan antusiasme para siswa dan guru yang menyambut kedatangannya.
Menurut dia, banyak siswa berharap dapat menikmati program makan bergizi yang saat ini telah dijalankan pemerintah di tanah air.
"Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia," ujarnya.
Meski demikian, Dadan menegaskan usulan tersebut masih berada pada tahap kajian dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, apabila disetujui, Sekolah Indonesia Jeddah berpotensi menjadi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan MBG bagi komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri.
"Nanti akan saya laporkan kepada Presiden apakah dimungkinkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah. Jika berhasil, bisa menjadi pilot project untuk komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain," kata Dadan.
Wacana tersebut kini memunculkan perdebatan publik.
Sebagian pihak menilai perluasan program menunjukkan perhatian pemerintah terhadap anak-anak warga negara Indonesia di luar negeri.
Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa pemerataan pelaksanaan MBG di dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama sebelum program diperluas ke luar wilayah Indonesia.*
(d/ad)
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan dirinya bukan pemim
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) kembali digelar pada 2026 setelah sempat vakum selama dua tahun. Event tahunan terbesar di Sumate
PARIWISATA
DELISERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut langsung kedatangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenu
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke109 yang dija
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tedi Sudrajat, mengingatkan rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menjalankan Program
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai kondisi global saat ini berada dalam situasi yang tida
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan apresiasi kepada sejumlah Presiden Rep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan membantah tudingan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship (AFF U19) 2
OLAHRAGA