Begini Cara BPK Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi!
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menyebut, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang cukup baik, baik dari sisi fiskal maupun indikator ekonomi lainnya.
"Fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan baik. Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan semakin cepat," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang diambil lebih sinkron dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.
"Diperlukan koordinasi dengan Bank Sentral supaya kebijakan semakin sinkron dan dampaknya lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.
Purbaya menilai, jika kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara terpadu, maka kepercayaan pasar terhadap rupiah akan kembali menguat.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak kembali melemah ke level yang lebih tinggi.
"Kalau kebijakannya sudah menyatu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah," katanya.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas rupiah memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan yang bergantung pada bahan baku impor.
Dengan stabilitas yang terjaga, Purbaya berharap harga kebutuhan pokok dapat lebih terkendali sehingga tidak membebani masyarakat.
"Supaya para pedagang tahu tempe dan ibu rumah tangga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani," ujarnya.
Pemerintah, kata Purbaya, akan terus mendorong kebijakan yang lebih terkoordinasi demi menjaga stabilitas ekonomi baik di level makro maupun mikro.*
(d/dh)
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak gugatan intervensi yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Suma
HUKUM DAN KRIMINAL
BONDOWOSO Video yang memperlihatkan sejumlah siswa di Bondowoso membuang nasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan se
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, mendukung langkah sejumlah senior partai yang berencana menem
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ma
EKONOMI
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN