Nanik Deyang Gebrak BGN: Dewan Pengarah Diisi Pakar Gizi dan Dokter Anak, Tak Lagi Kejar Jumlah Dapur SPPG

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang diisi oleh para pakar gizi hingga dokter anak.

Dewan ini akan berperan sebagai pengarah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Di SOTK Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak," kata Nanik usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Baca Juga:

• Heboh Dapur MBG Diduga Stop Beroperasi, Kepala BGN Bantah

Ia menjelaskan, Dewan Pengarah tersebut akan beranggotakan tujuh orang yang bertugas memberikan arahan dan supervisi kepada pimpinan BGN dalam menjalankan program MBG.

Sebagian besar anggota, kata dia, akan berasal dari kalangan akademisi dan pakar gizi.

"Yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin lima di antaranya pakar gizi," ujarnya.

Pembentukan Dewan Pengarah ini dilakukan seiring dengan restrukturisasi kepemimpinan BGN yang baru.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Nanik sebagai Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, melalui Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026.

Pergantian ini juga sekaligus menggantikan jajaran sebelumnya yang terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Di sisi lain, BGN juga mulai mengubah arah kebijakan program MBG pada 2026.

Setelah sebelumnya fokus pada percepatan pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tahun ini pemerintah menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, menyebut fase ekspansi pada tahun pertama pelaksanaan program telah mencapai hasil signifikan.

Karena itu, pemerintah kini melakukan konsolidasi untuk memperbaiki standar layanan.

"Kalau tahun 2025 temanya percepatan, maka tahun 2026 temanya kualitas. Yang ingin kita bangun sekarang bukan hanya jumlah dapurnya, tetapi bagaimana layanan yang diberikan benar-benar berkualitas," kata Harsono di Purworejo.

Perbaikan kualitas tersebut mencakup tata kelola, standar menu, keamanan pangan, disiplin pengelola, hingga pengawasan anggaran.

Pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman baru pelaksanaan program.

Sejumlah evaluasi menunjukkan masih adanya persoalan di lapangan, mulai dari konflik pengelolaan dapur, kedisiplinan SPPG, hingga distribusi makanan yang tidak konsisten.

Selain itu, pemerintah juga memperketat standar menu MBG dengan menghindari jenis makanan yang dinilai kurang sesuai untuk distribusi massal, serta memperkuat penggunaan bahan baku lokal untuk mendorong ekonomi daerah.

BGN mencatat sekitar 70 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku, yang diharapkan memberi dampak langsung bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.*

(km/ad)

Heboh Dapur MBG Diduga Stop Beroperasi, Kepala BGN Bantah

Baru Dilantik, Kepala BGN Langsung Ambil Langkah Tegas: Program MBG Tidak Boleh Bebani Anggaran Negara

Rico Waas Minta Seluruh Aset Pemko Medan Dimaksimalkan dan Tidak Terbengkalai: Kita Harus Saving Cost!

Eks Wakil Kepala BGN Ajukan JC, Sebut 20 Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG!

Momen Nanik Sudaryati Deyang Menangis Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN

Pemkab Simalungun Susun Rencana Induk Pembangunan Daerah, Jadi Cetak Biru Pembangunan hingga 2045