PT Duri Rejang Berseri Hadapi PKPU, Kuasa Hukum Kreditur Minta Pengadilan Kabulkan Permohonan
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini dinilai belum optimal.
Ia meminta seluruh aset milik Pemko Medan dimaksimalkan fungsinya dan tidak dibiarkan terbengkalai.
Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Lanjutan Penertiban Aset Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.Baca Juga:
"Saya minta seluruh aset yang kita punya ini harus bisa berfungsi dengan baik, jangan sampai menjadi aset terbengkalai. Tahun ini harus dikejar semuanya," kata Rico.
Dalam rapat yang turut dihadiri Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan Robi Barus beserta anggota dewan, Rico menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kebutuhan pembangunan kota yang terus meningkat.
Salah satu perhatian utama, kata dia, adalah kebiasaan pemerintah daerah menyewa gedung atau fasilitas, padahal masih terdapat aset milik daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Rico, pemanfaatan aset yang sudah ada harus menjadi prioritas sebelum pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk pengadaan baru.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya penghematan atau saving cost.
"Jangan membeli barang baru jika masih ada aset yang bisa digunakan, itu pemborosan. Kita harus saving cost," ujarnya.
Rico juga meminta aset yang sudah tidak produktif, termasuk kendaraan dinas yang terbengkalai, untuk segera ditertibkan dan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan proses lelang harus dilakukan secara transparan.
"Barang-barang yang tidak terpakai itu bisa kita lelang sesegera mungkin sesuai aturan," katanya.
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN
MEDAN Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.
PERISTIWA