Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh

BANDA ACEH — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Aceh untuk menyinkronkan seluruh program pemulihan permanen pascabencana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kementerian dan lembaga.

Tito menegaskan, Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028.

Dokumen tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Melalui skema itu, pemerintah daerah diminta mengambil peran pada sektor-sektor yang belum tertangani oleh kementerian/lembaga (K/L), sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

"Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Kita ingin detail dari 1.141 kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum itu ke mana saja, supaya pemerintah daerah tahu bagian mana yang bisa dikerjakan," kata Tito dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum telah merancang 1.141 kegiatan khusus untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Pemerintah daerah, kata Tito, dapat mengisi celah pekerjaan lain yang belum tercakup dalam program tersebut.

Tito juga meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas PRR untuk merinci program kerja beserta titik lokasi pelaksanaan.

Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pemulihan secara akurat.

Selain itu, Tito menilai pemerintah daerah terdampak di Aceh memiliki kapasitas fiskal yang masih dapat dioptimalkan, termasuk melalui Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan.

Ia juga membuka opsi skema hibah antardaerah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang lebih terdampak.

"Saya tidak ingin proses pemulihan terhambat oleh administrasi, sementara anggaran sudah disiapkan," ujarnya.

Sementara itu, kunjungan kerja Satgas PRR ke Aceh menjadi bagian dari tahapan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Renduk Pascabencana Sumatera yang dirancang lintas sektor untuk periode pemulihan tiga tahun, 2026–2028.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Aceh.*

(ad)

Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Di Tengah Isu yang Beredar, Kejati Sumut Tunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai

Prabowo Ubah Skema Bansos Jadi Tunai, Luhut: Rp5,4 Juta per Orang per Tahun

Disnaker Medan Gelar Rabu Walk-In Interview 10 Juni, Puluhan Lowongan Kerja Menanti!

Di Depan Mendagri, Mualem Blak-blakan Soal Lambatnya Pemulihan Pascabencana Aceh: Sawah Masih Terbengkalai, Infrastruktur Rusak

Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026