45 Dapur MBG di Sumut Berhenti Beroperasi, Anggaran Operasional Belum Cair

MEDAN – Sebanyak 45 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara dilaporkan tidak beroperasi sementara akibat terkendala pencairan anggaran operasional yang belum masuk. Informasi tersebut diterima Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan, Donal Simanjuntak, dari sejumlah daerah di Sumut.

Donal menjelaskan, laporan yang diterimanya berasal dari dua daerah, yakni Kabupaten Asahan dan Kota Pematangsiantar. Dari laporan tersebut, terdapat 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Asahan dan 34 SPPG di Pematangsiantar yang menghentikan operasional sementara.

"Ada laporan dana yang belum top-up. Untuk saat ini yang melapor hanya Asahan sebanyak 11 dapur dan Kota Pematangsiantar sebanyak 34 dapur," ujar Donal, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Indonesia Tantang Australia di Semifinal Piala AFF U-19, Stadion Utama Sumut Siap Bergemuruh

Meski demikian, Donal mengaku pihaknya belum memiliki data pasti terkait jumlah dapur MBG yang berhenti beroperasi di seluruh Sumatera Utara. Menurutnya, data yang ada saat ini hanya berdasarkan laporan yang masuk ke KPPG.

"Kami belum memiliki data konkret secara keseluruhan. Yang kami ketahui saat ini hanya berdasarkan laporan yang masuk dari dua daerah tersebut," katanya.

Menurut Donal, keterlambatan pencairan anggaran operasional terjadi karena proses administrasi yang cukup panjang. Dana harus melalui sejumlah tahapan mulai dari verifikasi di tingkat pusat hingga proses pencairan melalui Kementerian Keuangan dan perbankan.

Selain itu, ia menilai terdapat indikasi sejumlah kepala dapur belum secara konsisten menyampaikan laporan harian yang menjadi syarat pencairan dana operasional.

"Prosesnya cukup panjang karena dilakukan secara nasional. Ada juga indikasi beberapa kepala dapur tidak konsisten membuat laporan harian sehingga memengaruhi proses top-up dana operasional," jelasnya.

Meski begitu, Donal menyebut sebagian dapur MBG di Kota Pematangsiantar sudah mulai menerima pencairan dana operasional. Ia memastikan proses pencairan akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kebutuhan operasional dapat kembali berjalan normal.

"Sebagian sudah cair setelah dilakukan koordinasi dan pertemuan beberapa waktu lalu. Namun sebagian lainnya masih menunggu karena proses pencairan dilakukan bertahap," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Karena itu, keterlambatan pencairan anggaran diharapkan segera teratasi agar pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu.

Pemerintah pusat bersama pihak terkait saat ini terus melakukan evaluasi dan percepatan penyaluran anggaran guna memastikan seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi secara optimal di berbagai daerah.*

(ds/dh)

Isu Keterkaitan AHY dengan Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Mencuat, Demokrat Buka Suara

Luhut Laporkan Hasil Survei Program MBG di 800 Titik ke Presiden Prabowo, Ini Temuannya

MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG

PPK BGN Enggan Jelaskan Jadwal Pembayaran Hasil Kerja 97 Rekanan

Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

BGN Era Nanik Deyang: Fokus Gizi Anak, Efisiensi APBN dan Perluasan 3T