Terungkap! Dugaan Suap untuk Ubah Temuan Audit BPK di Muara Enim
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wacana gerakan "Reformasi Jilid II" kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (Universitas Indonesia) dipastikan akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut direncanakan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di area kampus FISIP UI sebelum massa bergerak menuju lokasi utama aksi di pusat kota.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut aksi ini merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI. Massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang mahasiswa.Baca Juga:
"Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI," kata Dimas saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Di antaranya desakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mengevaluasi berbagai program pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ranah sipil serta meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik. Tuntutan tersebut dirangkum dalam konsolidasi internal BEM UI bersama sejumlah perwakilan kampus lain.
BEM UI juga menegaskan aksi ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi. Namun mereka memastikan tidak ada afiliasi dengan kelompok politik atau organisasi tertentu.
"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," ujar Dimas.
Sebelumnya, istilah "Reformasi Jilid II" mencuat di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat. Isu ini turut diperkuat oleh berbagai unggahan mahasiswa yang menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga program pemerintah yang menuai kontroversi.
Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan akan melakukan pengamanan dan pengawalan selama aksi berlangsung. Pihak kepolisian mengimbau agar demonstrasi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Hingga kini, rencana aksi tersebut masih menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya eskalasi isu ekonomi dan politik yang ikut memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa.*
(tm/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merd
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membantah terlibat dalam kasus dugaan suap impor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam kunjung
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka mempelajari penerapan inovasi teknologi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melanjutkan sekaligus memperluas Program Tebus Ijazah pada tahun anggaran 2026. Program yang menjadi salah s
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Kecamatan Medan Amplas bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak gan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukunga
PEMERINTAHAN
BATAM Kasus dugaan ekspor ilegal mineral bernilai tinggi yang menyeret PT PMM terus menjadi perhatian publik. Polemik tidak lagi hanya b
HUKUM DAN KRIMINAL