Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Wacana gerakan "Reformasi Jilid II" kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (Universitas Indonesia) dipastikan akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut direncanakan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di area kampus FISIP UI sebelum massa bergerak menuju lokasi utama aksi di pusat kota.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut aksi ini merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI. Massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang mahasiswa.Baca Juga:
"Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI," kata Dimas saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Di antaranya desakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mengevaluasi berbagai program pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ranah sipil serta meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik. Tuntutan tersebut dirangkum dalam konsolidasi internal BEM UI bersama sejumlah perwakilan kampus lain.
BEM UI juga menegaskan aksi ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi. Namun mereka memastikan tidak ada afiliasi dengan kelompok politik atau organisasi tertentu.
"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," ujar Dimas.
Sebelumnya, istilah "Reformasi Jilid II" mencuat di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat. Isu ini turut diperkuat oleh berbagai unggahan mahasiswa yang menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga program pemerintah yang menuai kontroversi.
Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan akan melakukan pengamanan dan pengawalan selama aksi berlangsung. Pihak kepolisian mengimbau agar demonstrasi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Hingga kini, rencana aksi tersebut masih menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya eskalasi isu ekonomi dan politik yang ikut memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa.*
(tm/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL